Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan posisi Indonesia dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, New York, Jumat (27/9). Dok Fasmed Kemlu RI
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bakal langsung mengadakan pembicaraan dengan Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa malam, 19 November 2013. Pertemuan dijadwalkan segera setelah Nadjib yang ditarik dari posnya di Canberra mendarat di Tanah Air.
"(Pertemuan) untuk mendengar laporan beliau (Nadjib) mengenai apa yang terjadi untuk evaluasi langkah-langkah ke depan," kata Marty di halaman parkir Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa petang, 19 November 2013. (Baca: Perdana Menteri Australia Menyesal tapi Tidak Akan Memberi Penjelasan).
Sebelumnya, Marty menyatakan penarikan pulang Nadjib dilatarbelakangi laporan penyadapan oleh intelijen Negeri Kanguru itu di Indonesia. Sejumlah pejabat hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menjadi korbannya.
Selain menarik duta besar, menurut Marty, pemerintah akan meninjau ulang hubungan bilateral dengan Australia. "Bukan cuma di bidang pertukaran informasi dan intelijen, tapi juga untuk memastikan tidak business as usual, tidak seperti biasanya," ucapnya.
Laporan penyadapan Australia terhadap Indonesia pertama kali dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyatakan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.
Laporan terbaru dari lansiran media berita Australia itu menyebutkan bahwa penyadapan dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain SBY, penyadapan dilakukan kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri. Semua laporan itu berdasarkan pada bocoran dokumen dari mantan intelijen AS, Edward Snowden.
