Tolak UMK Rendah, 10 Ribu Buruh Pekalongan Mogok  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 19 November 2013 16:32 WIB

Aksi buruh menuntut kenaikan upah di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Banten (30/10). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Pekalongan - Ribuan buruh di wilayah Pantai Utara (Pantura) Barat, Jawa Tengah mengelar aksi menolak jumlah upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah, Senin, 18 November 2013. Demo diikuti buruh dari Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan mulai hari ini hingga Kamis nanti. "Ada 10.000 buruh yang mogok," kata Ketua Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Pekalongan, Ali Soleh, kepada Tempo, Selasa, 19 November 2013.

Selain mogok kerja, mereka juga menggelar unjuk rasa. Berboncengan sepeda motor dan membawa bendera serta poster berisi berbagai tuntutan, ribuan buruh itu berarak memadati jalur Pantura dari Monumen Perjuangan, Kota Pekalongan sampai Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Tak ayal lagi, jalur yang dilalui arak-arakan buruh menuju kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan itu macet total.

Buruh meminta ada penetapan ulang UMK 2014. Alasannya, UMK 2014 terlalu rendah. UMK 2014 Kabupaten Pekalongan ditetapkan Rp 1.145.000. UMK 2014 Kota Pekalongan Rp 1.165.000. UMK 2014 Kabupaten Batang Rp 1.146.000. UMK 2014 Kabupaten Pemalang Rp 1.066.000. Dibandingkan dengan UMK 2013, kenaikannya hanya berkisar Rp 158.000 sampai Rp 185.000.

Unjuk rasa buruh sempat diwarnai aksi saling dorong antara buruh dan barikade polisi serta satpol PP. Akibatnya, pintu gerbang besi yang membatasi buruh dan aparat roboh. Situasi mereda setelah perwakilan buruh diizinkan masuk dan beraudiensi dengan anggota DPRD. Dalam audiensi itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun, mengatakan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi buruh.

DINDA LEO LISTY

Berita terkait

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu

Baca Selengkapnya

Demo Buruh Blokade Jalan, Bekasi Macet Parah

30 November 2023

Demo Buruh Blokade Jalan, Bekasi Macet Parah

kemacetan akibat demo buruh meluas hingga kawasan Summarecon Bekasi dan Kranji hingga ke ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

6 September 2023

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Aksi Mogok Buruh Memprotes Reformasi Pensiun Prancis, Ribuan Ton Sampah Teronggok di Paris

14 Maret 2023

Aksi Mogok Buruh Memprotes Reformasi Pensiun Prancis, Ribuan Ton Sampah Teronggok di Paris

Pemogokan buruh yang berlarut-larut telah menambah putaran baru pada perselisihan Prancis yang membara atas reformasi pensiun

Baca Selengkapnya

Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7 Juni 2022

Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan nanti hanya akan diisi oleh tenaga terampil

Baca Selengkapnya

Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

16 April 2022

Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

Kondisi perekonomian sudah jauh lebih baik dibandingkan dua tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Tolak Penetapan Upah Minimum 2022, Dua Juta Buruh Bakal Mogok Nasional

16 November 2021

Tolak Penetapan Upah Minimum 2022, Dua Juta Buruh Bakal Mogok Nasional

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan mengatakan lebih dua juta buruh dari ratusan ribu pabrik akan melaksanakan mogok nasional

Baca Selengkapnya

Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS

3 Mei 2021

Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau Kelompok Wirausaha Baru Ecoprint Sekar Langit Bajong di Purbalingga yang menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Baca Selengkapnya

Buruh Kembali Mogok Nasional, Minta Omnibus Law Dibatalkan

7 Oktober 2020

Buruh Kembali Mogok Nasional, Minta Omnibus Law Dibatalkan

KSPI menyatakan buruh akan kembali menggelar mogok nasional, meminta pemerintah membatalkan Omnibus Law.

Baca Selengkapnya

Krisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker

4 November 2019

Krisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker

Krisdayanti menghadiri rapat perdana di DPR bersama Menteri Tenaga Kerja.

Baca Selengkapnya