TEMPO.CO, Jombang - Meski sudah dipecat, nama hakim cantik Vica Natalia, 41 tahun, masih tertera di papan daftar nama-nama hakim Pengadilan Negeri Jombang, Jalan KH Wakhid Hasyim Nomor 135, Jombang. Nama Vica berada di urutan terakhir dari sembilan hakim yang bertugas di Kota Santri tersebut.
Ketua PN Jombang Muhamad Irfan mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap mencabut hakim Vica meski kasusnya sudah diputus Majelis Kehormatan Hakim dan dipublikasikan media. "Meski secara fakta sudah kita saksikan seperti itu, tapi secara administrasi kami belum menerima suratnya (putusan MKH)," kata Irfan, Kamis, 7 November 2013.
Irfan mengatakan pemecatan Vica tidak akan mengganggu aktivitas persidangan meski jumlah hakim tersisa delapan orang. Posisi Vica dalam majelis hakim sebuah perkara bisa digantikan hakim lain. "Kami sisipkan hakim lain untuk menggantikan," katanya.
Ditanya mengenai kinerja Vica selama ini, Irfan menilai baik-baik saja. "Wajar-wajar saja," ujar Ketua PN Jombang yang baru dua bulan bertugas di Jombang ini.
Juru bicara PN Jombang, Arief Winarso, menambahkan Vica terakhir kali masuk dalam majelis hakim untuk dua perkara. "Ada dua perkara pidana dan perdata. Beliau juga satu majelis dengan saya," katanya. Namun posisi Vica sudah digantikan hakim lain.
Meski sudah tidak ngantor, barang-barang Vica di meja kerjanya belum diambil. Tampak sejumlah buku agenda dan perundang-undangan masih menumpuk di mejanya. Toples plastik berisi makanan ringan dan tisu kering serta kalender duduk juga masih dibiarkan di atas mejanya. Meja kerja Vica berada di bagian pojok dari ruangan hakim.
Vica dinyatakan melanggar kode etik hakim karena terbukti berselingkuh dengan sejumlah pria yang bukan suaminya. Dugaan selingkuh hakim berkulit putih bersih ini dilaporkan suaminya sendiri, Hisar Raja.
Vica sudah beberapa kali pindah tugas dinas dan terakhir di PN Jombang. Sebelum di Jombang, bekas pramugari maskapai Garuda Indonesia itu bertugas di PN Amlapura, Kabupaten Karangasem, Bali.
ISHOMUDDIN
Berita terkait
Siap-siap, Ada 60 Ribu Formasi CPNS MA dan Kejagung 2024
3 hari lalu
Kemenpan RB menyiapkan jumlah formasi yang cukup besar bagi kejaksaan agung dan MA untuk formasi rekrutmen CPNS pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
4 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaPimpinan Mahkamah Agung Diduga Ditraktir Pengacara, Komisi Yudisial Terjunkan Tim Investigasi
5 hari lalu
Komisi Yudisial masih memverifikasi laporan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan Mahkamah Agung
Baca SelengkapnyaHakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh
6 hari lalu
Komisi Yudisial memberhentikan seorang hakim di Pengadilan Agama Kisaran, Asahan, Sumatera Utara karena terbukti selingkuh
Baca SelengkapnyaAustralia dan Indonesia Dukung Perempuan dalam Peradilan
6 hari lalu
Mahkamah Agung Indonesia saat ini memiliki representasi perempuan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMakna Dissenting Opinion dan Final and Binding dalam Putusan MK
11 hari lalu
Putusan MK dengan 3 hakim MK opsi dissenting opinion merupakan final and binding dalam aturan konstitusi. Apa artinya?
Baca SelengkapnyaMahkamah Agung Bebaskan Dua Petani Desa Pakel Banyuwangi, Permohonan Kasasi Dikabulkan
12 hari lalu
Tim advokasi akan menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk mengeluarkan dua petani Desa Pakel yang permohonan kasasinya dikabulkan.
Baca SelengkapnyaCerita Vanny Rosyane Korban KDRT Pejabat Kemenhub, Disekap hingga Dihantam Koper
12 hari lalu
Dalam kasus dugaan KDRT ini, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke Asep Kosasih sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
12 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaProfil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
13 hari lalu
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya
Baca Selengkapnya