TEMPO.CO, Palangkaraya - Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang berang dengan ulah PT Tunas Agro Subur Kencana (PT TASK), perusahaan besar kelapa sawit (PBS) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Perusahaan itu menutup saluran irigasi milik pemerintah Provinsi Kalteng di Desa Kandan, Kecamatan Kota Besi.
"Saya minta Dinas PU siapkan bukti, pertengahan November ini akan kita laporkan ke Kejaksaan, Polda Kalteng, dan bila perlu sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Teras Narang dalam rapat koordinasi Ketahanan Pangan se-Kalimantan Tengah Senin sore, 4 November 2013.
Teras juga meminta Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur agar menyampaikan informasi terkait aksi PT TASK kepada dirinya untuk dijadikan dasar laporan ke penegak hukum. "Saya juga minta kepada bupati-bupati yang irigasinya sudah beralih fungsi segera mengirim surat kepada saya untuk ditindak lanjuti ke proses hukum," kata dia.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kotawaringin Timur Taufik Mukri mengatakan, dia akan meminta PT TASK untuk segera memperbaiki penutupan saluran irigasi sepanjang 7 kilometer yang dilakukan perusahaan itu. "Kami juga akan meminta masukan dari Pemerintah Provinsi Kalteng mengenai langkah-langkah ke depan yang harus kami lakukan terkait permasalahan ini,"ujarnya.
Menurut Kepala Dinas PU Kalteng Leonard S. Ampung, di Kabupaten Kotawaringin Timur telah terjadi kerusakan di daerah rawa dan lahan pertanian akibat penguasaan lahan oleh perkebunan kelapa sawit. Kondisi itu terjadi pada daerah rawa di Desa Tandan, Kecamatan Kota Besi, Kotawaringin Timur.
Daerah rawa tersebut dibangun dengan APBD Provinsi Kalteng tahun 2006/2007, tapi sekarang lahan dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit. Sementara lahan pertanian sudah dikuasai PT TASK. "Bahkan saluran irigasi dirusak untuk pembangunan jalan oleh PT TASK sehingga saluran irigasi tidak berfungsi,"ujarnya.
KARANA WW
Berita terkait
Menyusuri Hatta Falaj, Saluran Irigasi Kuno Bawah Tanah di Dubai
11 hari lalu
Hatta Falaj di Dubai mengalirkan air dari bawah pengunungan Hajar untuk kebutuhan pertanian dan minum warga di masa lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun
37 hari lalu
Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.
Baca SelengkapnyaDedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara
49 hari lalu
Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.
Baca SelengkapnyaBeijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024
52 hari lalu
Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah
23 Februari 2024
Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis
Baca SelengkapnyaPajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah
17 Januari 2024
Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.
Baca SelengkapnyaWarga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api
10 Januari 2024
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.
Baca SelengkapnyaProfil Bendungan Karian di Banten Senilai Rp 2,2 Triliun yang Baru Diresmikan Jokowi
8 Januari 2024
Bendungan Karian yang diresmikan Presiden Jokowi pada hari ini telah dibangun sejak tahun 2015 dan menelan anggaran hingga Rp 2,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan
19 November 2023
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.
Baca Selengkapnya