TEMPO.CO, Jakarta - Mantan aktivis Pius Lustrilanang pernah mengalami penculikan oleh Tim Mawar Kopassus yang berada di bawah kendali Prabowo Subianto. Meski menjadi korban penculikan, Pius menganggap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tidak bersalah.
"Saya tetap berpandangan, yang bersalah dalam penculikan itu adalah Jenderal Soeharto sebagai Panglima tertinggi ABRI," kata Pius, seperti diberitakan dalam laporan utama majalah Tempo edisi 28 Oktober 2013. Merasa tidak ada lagi masalah dengan Prabowo jugalah yang membuat Pius bergabung dengan Gerindra. Kini dia menjadi anggota DPR dari partai besutan Prabowo itu. (Baca berita-berita tentang Prabowo di sini)
Hubungannya dengan Prabowo dimulai setelah Mayor Infanteri Bambang Kristiono, komandan Tim Mawar, mengajaknya bertemu. Pius setuju. Pertemuan itu terjadi sekitar 1999. "Dia mengontak saya mengajak ketemu di Jakarta. Waktunya setelah saya menikah, kalau tidak salah. Dia datang sendiri, kami ketemu. Dia menjelaskan soal penculikan itu. Dia mengatakan bahwa dia hanya serdadu yang menjalankan perintah," Pius menceritakan.
Saat bertemu dengan penculiknya, Pius mengaku tidak kagok. "Egggak ada, saya tidak ada masalah dengan mereka. Justru saya merasa saya menjadi bagian yang menang karena berhasil menumbangkan Soeharto. Dia yang kalah," kata Pius. Setelah pertemuan pertama itu, mereka sering bertemu. Mereka bahkan saling bertamu ke rumah satu sama lain dan membawa keluarga. Waktu itu Bambang sudah bekerja untuk Prabowo.
Setelah berhubungan dengan Bambang, Pius pun bertemu dengan Prabowo. Pius tidak ingat benar kapan pertama kali pertemuan dengan Prabowo terjadi. Namun dia memperkirakan kejadiannya sekitar 1999-2000 di sebuah apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia. Kasus penculikan jadi bahan pembicaraan dengan Prabowo. "Prabowo berkata, saya hanya menculik yang ada saja, yang sudah dikembalikan," kata Pius menirukan Prabowo. Dalam kesempatan itu pula Prabowo minta maaf pada Pius.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
