Pemerintah Sediakan Dana Perbaikan Daerah Konflik Rp 288 Miliar
Reporter
Editor
Selasa, 7 Desember 2004 20:13 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Alwi Shihab mengungkapkan, pemerintah sudah menyediakan dana Rp 288,21 miliar untuk perbaikan infrastruktur di daerah konflik, yaitu Maluku dan Maluku Utara. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi seperti kapal, angkutan darat dan angkutan perintisan, serta memperbaiki jaringan telepon (telekomunikasi). Hal ini dikatakan Alwi seusai memimpin sidang koordinasi bidang kesra hari ini, Selasa (7/12), di Jakarta, Khusus untuk Aceh, lanjutnya, sarana dan prasaran transportasi sudah lancar, sehingga tidak perlu pengawasan lagi. Di Aceh, Pemerintah akan memprioritaskan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, seperti merehabilitasi gedung sekolah dan sarana prasarana pendidikan lainnya, mulai tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas. Sedangkan untuk Maluku dan Maluku Utara, pemerintah telah memperbaiki 448 unit bangunan sekolah. Universitas Patimura sendiri, akan direhabilitasi dengan menggunakan dana bantuan dari Jepang. Beberapa tindakan tersebut merupakan bagian dari program seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu. Selain menjelaskan hasil perbaikan infrastruktur, dalam kesempatan ini Alwi juga menyampaikan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan dan bantuan untuk masyarakat di daerah konflik. Untuk Maluku secara keseluruhan, pemerintah sudah memperbaiki rumah 1.183 buah. Sedangkan di Aceh, telah diperbaiki 500 unit rumah dan 100 unit di Sulawesi Tenggara. "Untuk mendukung program pembangunan perumahan, optimalisasi pelaksanaan program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), dalam minggu ini akan diselesaikan aturan-aturan kewenangan dari Kementerian Perumahan," ujar Alwi yang didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris. Dia melanjutkan, "Negosiasi lanjut dengan pihak donor tentang pinjaman sudah ditangani Bappenas," tambahnya.Sunariah