Terkena Stroke, Terdakwa Korupsi Meninggal

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 23 Oktober 2013 13:23 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iyus Djuher dikawal petugas keamanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, (18/4). KPK menetapkan Iyus sebagai tersangka dalam perkara suap perizinan tempat pemakaman di Tanjungsari, Bogor. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Bandung - Terdakwa korupsi suap tanah makam Kabupaten Bogor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Iyus Djuher, meninggal di RS Dharmais Jakarta Barat, Rabu, 23 Oktober 2013. Eks Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini meninggal akibat kanker hati dan stroke yang dideritanya.

"Pak Haji Iyus meninggal pukul 09.50 tadi di rumah sakit. Dugaan kuat akibat kanker hati yang menyebar ke tulang dan pecah pembuluh otak kiri yang mengakibatkan lumpuh badan bagian kanan," ujar Gunara, penasihat hukum mendiang, saat dihubungi Rabu, 23 Oktober 2013.

Keluarga, Gunara menambahkan, akan membawa jasad Iyus ke rumah duka di Ciomas, Bogor. "Pemakaman hari ini, tapi belum ditentukan tempat pemakamannya," kata dia. Gunara menjelaskan, kliennya jatuh sakit saat diterungku di Kebonwaru, Bandung, sebagai tahanan pengadilan pada 29 September lalu. Sempat dirawat di klinik penjara sehari, dengan seizin majelis hakim, terdakwa lalu dirawat di RS Borromeus Bandung.

Pada 7 Oktober, majelis hakim mengizinkan terdakwa dirawat di RS Dharmais. Tapi Iyus baru bisa dipindahkan ke RS Dharmais pada 9 Oktober. Iyus didakwa menerima dan mengetahui hadiah Rp 115 juta dan Rp 600 juta dari PT Garindo Perkasa. Suap itu diberikan agar terdakwa merekomendasikan penerbitan izin lokasi tempat pemakaman bukan umum (TPBU) seluas 1 juta meter persegi di Kecamatan Tanjungsari, Bogor.

Jaksa menuntut Djuher 4,5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan pada 23 September lalu. Tim pembela Djuher pun sudah membacakan pleidoi mereka pada Senin, 21 Oktober. "Sidang pleidoi tanpa dihadiri Pak Iyus yang sedang sakit," kata Gunara.

Majelis hakim kasus Djuher masih menunggu surat resmi kematian terdakwa dari RS Dharmais. Setelah surat diterima, mereka akan menggelar musyawarah majelis. Kelanjutan persidangan kasus belum diputuskan. "Tapi, menurut perundang-undangan, kalau terdakwa meninggal, kasusnya digugurkan," kata Syamsudin, hakim kasus suap Djuher.


ERICK P. HARDI

Topik Terhangat:
Sultan Mantu| Misteri Bunda Putri| Gatot Tersangka| Suap Akil Mochtar| Dinasti Banten

Berita Terpopuler:

Video Rekaman Seks Siswa SMP Perlu Ditelusuri
Ada Spanduk Larang Umat Katolik Beribadat
Wah, Wali Kota Airin Dalam Incaran KPK
Uang Rp 2,7 Miliar Bukti Suap Baru Akil Mochtar
Video Agnes Monica Nyanyi Dangdut Ada di Youtube
Vicky Prasetyo Senang Bisa Meng-Islam-kan Corrien

Berita terkait

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

3 hari lalu

Alasan KPK Banding Vonis 6 tahun Hasbi Hasan

Putusan hakim itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan JPU KPK yang minta Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan dijatuhi hukuman 13 tahun delapan bulan.

Baca Selengkapnya

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

3 hari lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

11 hari lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

12 hari lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

4 Maret 2024

Kasus Suap Lukas Enembe, Jaksa KPK Tuntut Bekas Kepala Dinas PUPR Papua 7 Tahun Penjara

Kadis PUPR Papua Gerius One Yoman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

4 Maret 2024

Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara, KPK Jadwalkan Pemanggilan 2 Anggota TNI Hari Ini

Kedua anggota TNI yang akan diperiksa KPK pada hari ini adalah ajudan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

1 Maret 2024

Didesak Segera Tahan Firli Bahuri, Ini Respons Polri

Berkas perkara Firli Bahuri dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2 Februari lalu karena belum lengkap.

Baca Selengkapnya

Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

28 Februari 2024

Cerita Awal Pertemuan Dadan Tri Yudianto dengan Hasbi Hasan, Berawal dari Video Call Sang Istri

Dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Dadan Tri Yudianto beri kesaksian perkenalannya dengan sekretaris MA Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

27 Februari 2024

Hakim Kabulkan Praperadilan Helmut Hermawan, Tersangka di Kasus Dugaan Suap Eddy Hiariej

Hakim menilai KPK tidak memiliki dua alat bukti yang sah saat menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

22 Februari 2024

Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan MAKI, Ini Kilas Balik Jejak Perburuan Harun Masiku

Harun Masiku didakwa dalam kasus suap pada 2021 dan menjadi buron sampai kini. Gugatan praperadilan MAKI soal itu ditolak hakim tunggal PN Jaksel

Baca Selengkapnya