TEMPO.CO, Balikpapan - DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, menilai pemerintah kota setempat gagal menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dampaknya, target pendapatan tahun ini hanya Rp 329 miliar, jauh dari pendapatan yang diharapkan mencapai Rp 450 miliar.
Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong mengatakan, terdapat berbagai potensi yang bisa digali untuk memaksimalkan PAD. Di antaranya pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Kalau pemerintah, khususnya dinas pendapatan daerah, mau bekerja keras, pasti bisa. Bahkan angka Rp 500 miliar pun bisa dicapai,” kata Burhanuddin, Senin, 21 Oktober 2013. Burhanuddin membandingkannya dengan Kota Medan, Sumatera Utara, yang dinilainya berhasil mengoptimalkan realisasi PAD sehingga bisa mendongkrak APBD mencapai Rp 5 triliun.
Atas dasar itulah, kata Burhanuddin, pada 2014 mendatang, DPRD Balikpapan akan memblokir dana perjalanan dinas aparat Pemerintah Kota Balikpapan, yang berdalih melakukan konsultasi atau studi banding ke luar daerah. Sebab, biaya perjalanan dinas serupa selama ini cukup besar, namun tak memberikan hasil yang memadai.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Balikpapan Oemy Facesly mengatakan, untuk tahun 2014, pihaknya hanya bisa menargetkan PAD senilai Rp 376 miliar. Apalagi saat ini masih melakukan pembenahan data potensi pendapatan daerah.
Oemy mengakui PAD Pemerintah Balikpapan masih didominasi PBB senilai Rp 54 miliar dan BPHTB Rp 52 miliar. Sektor lainnya adalah pajak hotel dan restoran, serta berbagai jenis retribusi lainnya.
"Dalam menghitung dan menetapkan taget PAD, harus memperhitungkan berbagai hal, termasuk tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau semua sudah tertata bagus, barulah kami bisa berharap mencapai angka yang tinggi," ujarnya.
SG WIBISONO
Berita terkait
Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M
3 Januari 2024
Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.
Baca SelengkapnyaTaat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi
25 Juli 2023
Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.
Baca SelengkapnyaPendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking
13 November 2021
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M
19 Juli 2020
Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.
Baca SelengkapnyaPernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19
16 Mei 2020
.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.
Baca SelengkapnyaDampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen
1 Mei 2020
BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.
Baca SelengkapnyaIndef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah
7 Maret 2020
Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaAnies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...
23 April 2019
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.
Baca SelengkapnyaPendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi
6 September 2018
Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.
Baca SelengkapnyaKejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal
31 Oktober 2017
Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) se Sumatera Selatan gencar menyisir wajib pajak di pedesaan hingga perkotaan.
Baca Selengkapnya