TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pihaknya bersama dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, tengah membahas penyelesaian seleksi dan pengangkatan Hakim Ad Hoc untuk peradilan HAM Ad Hoc. Dalam waktu dekat ini, kata Yusril, proses pengangkatan Hakim Ad Hoc sudah dapat selesai dilakukan. “Paling tidak pada peradilan tingkat pertama dan banding, walaupun masih kurang 6 orang pada tingkat banding, yang nantinya akan diajukan lagi oleh MA kepada Presiden,” ujarnya kepada pers seusai menghadap presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1). Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 26/2000, menurut Yusril, peradilan HAM Ad Hoc akan memproses kasus pelanggaran Ham berat di Timor-Timur dan kasus Tanjung Priok. Ditegaskannya pula, peradilan HAM Ad Hoc itu dibentuk dengan kerputusan presiden atas usulan DPR. Hingga saat ini peradilan HAM Ad Hoc untuk kedua kasus tersebut sudah dibentuk dan tinggal menunggu penyelesaian pengangkatan Hakim Ad Hoc. “Kalau sudah selesai semua, maka Kejaksaan Agung dapat segera melimpahkan perkara pelanggaran HAM berat Tanjungpriok dan Timor-Timur ke pengadilan HAM Ad Hoc,” tandasnya. Yusril mengungkapkan bahwa sejak Desember lalu, Mahkamah Agung (MA) sudah mengajukan 12 nama calon Hakim Ad Hoc untuk pengadilan tingkat pertama dan 6 calon Hakim Ad Hoc untuk pengadilan tingkat banding. Di dalam penjelasannya kepada Presiden, Yusril menyatakan, sesuai dengan Pasal 28 UU nomor 26 tahun 2000, proses pencalonan Hakim Ad Hoc untuk peradilan HAM sepenuhnya adalah wewenang MA. “Dalam hal ini, Departemen Kehakiman dan HAM tidak mempunyai kewenangan dalam proses itu,” imbuhnya. Lebih lanjut Yusril menjelaskan bahwa proses seleksi sudah dilakukan oleh MA dan telah disampaikan kepada presiden. Karena itu sesuai ketentuan pada pasal yang sama, presiden mengangkat Hakim Ad Hoc dalam kedudukannya sebagai kepala negara. “Pengangkatan itu adalah pengesahan oleh presiden,” ungkapnya. Proses pengangkatan ini, kata dia, sama halnya dengan proses pengesahan anggota DPR. Saat ini, menurut Menkeh dan HAM, presiden sedang mempertimbangkan masalah itu. Ia juga berjanji bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama presiden akan menyelesaikan proses pengangkatan Hakim Ad Hoc itu. “Saya tidak bertanya pasti kapan presiden akan menandatanganinya,” kata dia. Ditambahkannya pula, bahwa masih terdapat kekurangan jumlah Hakim Ad Hoc untuk peradilan HAM tingkat banding. Hingga saat ini, MA baru mengajukan 6 orang Hakim Ad Hoc untuk peradilan tingkat banding. Selain itu peradilan Ham juga masih membutuhkan 3 Hakim Agung Ad Hoc yang prosesnya diajukan oleh DPR. Untuk itu, pemerintah akan memberitahukan kepada DPR agar segera mengambil langkah untuk memulai seleksi calon Hakim Agung Ad Hoc untuk diajukan kepada presiden. Sebab menurut Yusril, jumlah minimal Hakim Agung Ad Hoc sebanyak 3 orang. Dalam kesempatan itu, Yusril menolak berkomentar soal penolakan Mabes TNI terhadap pemanggilan KPP HAM berkaitan dengan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)