Sejumlah anggota TNI mengangkut Jenazah Pratu Andry anggota TNI yang tewas pada Aksi baku tembak antara personil TNI dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliat Tabuni di Puncak Jaya, Papua, Sabtu lalu tiba di Bandara SMB II Palembang, Minggu (1/9). ANTARA/Feny Selly
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda Jeanine Hennis-Plasschaert angkat bicara soal kelompok separatis Indonesia yang berdiam di Negeri Kincir Angin tersebut. Pernyataan ini menanggapi pertanyaan wartawan yang menemui Plasschaert dalam jumpa pers yang digelar di sela kunjungannya ke Kementerian Pertahanan Indonesia, Rabu, 9 Oktober 2013.
Dia hanya mengatakan bahwa pemerintah Belanda menghargai kedaulatan Indonesia. "Saya sudah yakinkan ini kepada Menteri Pertahanan Indonesia," kata Plasschaert.
Pemerintah Belanda, dia melanjutkan, bukan hanya menghargai kedaulatan pemerintah Indonesia, namun juga kedaulatan wilayah Indonesia. Sayangnya Plasschaert tak mau memberikan tanggapan lain. "Menurut saya pernyataan itu sudah jelas. Tak perlu dipertanyakan lagi."
Kelompok separatis Indonesia yakni Republik Maluku Selatan membentuk pemerintahan darurat di Belanda. Pada 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan kenegaraannya ke Negeri Kincir Angin. Alasannya, ada aktivis RMS yang menuntut Presiden Yudhoyono diadili oleh pengadilan setempat atas tuduhan pelanggaran HAM saat penumpasan RMS.
Dalam kunjungannya hari ini, Plasschaert dan Purnomo Yusgiantoro mengaku membicarakan banyak isu seperti masalah global, regional, hingga bilateral. Keduanya pun sepakat akan meningkatkan kerja sama pertahanan seperti alat utama sistem persenjataan hingga pendidikan kemiliteran.
