Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berada satu mobil dengan Kader PDIP Joko Widodo (Jokowi) usai menutup Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta, (08/09). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam lawatannya ke Yogyakarta tiba-tiba meminta dua kadernya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan gaji yang mereka terima sebagai kepala daerah di hadapan masyarakat.
"Coba Pak Jokowi dan Pak Ganjar bilang, berapa gaji yang diterima setiap bulan?" kata Mega di sela kegiatan tanam kedelai di pesisir pantai selatan Yogyakarta, Ahad, 29 September 2013.
Pertanyaan itu diajukan Mega untuk meyakinkan warga khususnya yang berada pesisir pantai selatan Yogyakarta agar tak gampang menerima duit pemberian calon kepala daerah atau legislatif yang biasa dilakukan pada saat kampanye.
Mendengar instruksi itu, Ganjar pun menggerakkan jari-jari tangannya membentuk angka delapan. "Delapan koma delapan juta rupiah, Bu," kata Ganjar kepada Mega setengah berteriak agar terdengar.
"Kalau Pak Jokowi terima berapa?" kata Mega pada Jokowi yang duduk di sebelah Ganjar.
"Sama, Bu," jawab mantan wali kota Solo itu tanpa mengubah posisi duduknya.
Mendengar jawaban kedua kadernya, Megawati pun meminta warga yang hadir dalam kegiatan itu untuk mengingat dan mencermati kembali. Ia lalu meminta warga yang sebagian besar adalah petani itu mulai berhitung.
Dengan gaji tersebut, kata Mega, dalam sebulan penghasilan rata rata kepala daerah dalam setahun hampir mencapai Rp 120 juta. Itu pun sudah dikenai potongan seperti iuran partai dan sebagainya. Jika diakumulasikan selama lima tahun, total gaji itu hanya sekitar Rp 600 juta.
"Nah sekarang kalau dalam pilkada ada yang membagi uang misalnya 10 ribu saja, tinggal dikalikan jumlah warga. Apa itu akan sesuai dengan gaji yang bakal diperoleh?" tanya Mega. Ia menambahkan, yang membuatnya heran, bahkan ada yang sampai dana kampanye pilkada di suatu wilayah Indonesia besarnya hampir mencapai Rp 1 triliun. "Maka itu duit dari mana kalau bukan korupsi? Jadi jangan diterima," kata dia.
