Perekaman E-KTP Mencapai 175 Juta Penduduk  

Reporter

Jumat, 27 September 2013 11:21 WIB

Petugas mendata KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan perekaman e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) sudah mencapai 175 juta hingga hari ini. Kementerian tinggal mengejar 15 juta lagi untuk mencapai angka 190 juta penduduk pada akhir tahun ini.

"Tapi yang teridentifikasi data center baru 153 juta. Yang lain sedang proses, ada yang diambil datanya dari daerah-daerah, ada yang kami minta inject datanya ke server kecamatan," kata Irman pada Tempo, Kamis, 26 September 2013.

Angka yang teridentifikasi terdiri atas perekaman online di kecamatan untuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, perekaman online di luar DKI Jakarta, dan perekaman offline di pesantren-pesantren.

Angka yang belum teridentifikasi, misalnya yang di pesantren, Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), serta gereja. "Yang di pesantren tidak secara langsung teridentifikasi. Setelah seminggu di-inject ke server, baru lah masuk ke data center," kata Irman.

Akan tetapi, kata Irman, Kementerian menjemput bola untuk memaksimalkan proses perekaman. Bahkan untuk memaksimalisasi, dia memerintahkan perekaman e-KTP pada hari Sabtu.

Akan tetapi, target selesai akhir tahun ini tidak berlalu untuk Papua. "Kalau Papua belum selesai di 2013 kami lanjutkan pada 2014," katanya. Di Papua, perekaman e-KTP masih di bawah 50 persen. "Karena keterbatasan SDM dan kondisi topografi, serta keacuhan mereka karena tak butuh e-KTP," katanya.

FEBRIANA FIRDAUS

Terhangat:


Mobil Murah | Kontroversi Ruhut Sitompul | Mun'im Idris Meninggal

BeritA Terkait:
Otobiografi Mun'im: Sepotong Jasad, Seribu Cerita
Ini Riwayat Kesehatan Mun'im Idris
Ini Penyebab Kematian Bung Karno Versi Mun'im
Mun'im Idris Meninggal Akibat Kanker Pankreas

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya