Guru honorer menangis saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Semarang - Sekolah negeri di Kota Semarang kekurangan ratusan tenaga pengajar. Tercatat, sejak bulan Desember tahun lalu, 550 guru sekolah negeri mengakhiri masa kerjanya. "Paling banyak guru di sekolah dasar dan guru pendidikan jasmani," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, Senin, 23 September 2013.
Bunyamin menjelaskan, kekurangan guru itu terjadi pada semua sekolah negeri di Kota Semarang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan kejuruan. Kebutuhan akan guru diprediksi akan semakin besar. Sebab, berdasarkan catatan dinas pendidikan saat ini, banyak guru agama mulai mendekati masa pensiun. Meski tak menyebutkan jumlahnya, Bunyamin menilai kondisi ini akan mengganggu sistem pembelajaran dalam menerapkan kurikulum 2013 yang mulai berlaku pada tahun depan.
Kurangnya jumlah guru yang ada itu dinilai tak sesuai dengan kuota penerimaan guru negeri lewat pendaftaran calon pegawai negeri sipil di Kota Semarang yang hanya dibuka untuk 40 orang. Sedangkan upaya memenuhi kekurangan dengan cara pengangkatan tenaga honorer kategori 2 atau yang telah mengabdi sebelum tahun 2005 hanya diambil 30 persen dari 900 tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk ikut tes. "Tentunya masih kurang, sehingga menyulitkan sistem pengajaran mendatang," katanya.
Upaya mempekerjakan guru tenaga honorer di sekolah negeri pun tak mungkin dilakukan. Sebab, secara aturan, pemerintah daerah dilarang mempekerjakan tenaga honorer di sekolah negeri. Menurut Bunyamin, aturan larangan mempekerjakan pengajar honorer itu dipertegas dengan aturan bahwa pemerintah daerah dilarang mengeluarkan anggaran gaji untuk tenaga honorer.
Pakar birokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi dari Universitas Diponegro Semarang, Warsito, menilai krisis guru yang terjadi di Kota Semarang akan menghambat layanan pemerintah terhadap pendidikan. Ia meminta agar pemerintah mencabut aturan yang melarang pemberian honor kepada guru yang telah magang di sekolah negeri. "Keberadaan tenaga honorer itu sebagai antisipasi ancaman krisis guru seperti sekarang," kata Warsito.
Pemindahan lokasi dinas guru akan diperketat. Rencananya, penempatan guru tak lagi diatur daerah saja, tapi juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
