Kapolda Papua Bantah Terima Uang Labora Sitorus  

Reporter

Minggu, 22 September 2013 18:43 WIB

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Tito Karnavian. Foto Dok. Istimewa/Jerry Omona

TEMPO.CO, Jayapura-Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Tito Karnavian membantah telah menerima uang dari Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus. Labora adalah bekas anggota Kepolisian Resor Raja Ampat yang terjerat kasus bahan bakar ilegal, pembalakan kayu tanpa ijin, dan pencucian uang. Dalam catatan Labora yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan bahwa Kapolda Papua menerima uang sebesar Rp 200 juta pada Februari 2013.


"Saya mau luruskan, jika disebut Kapolda Papua yang menerima, cek dulu. Apakah benar itu nama saya, karena saya tidak pernah menerima uang dari dia (Labora Sitorus)," kata Tito kepada Tempo, Ahad, 22 September 2013.

Tito menambahkan, sesuai telegram rahasia Kapolri tertanggal 3 September 2012, dirinya baru diangkat menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Bigman Lumban Tobing pada September 2012. "Serah terima di Mabes itu tanggal 21 September 2012. Sedangkan saya lepas sambut di Jayapura tanggal 25 September 2012," ujar Tito.

Tito meminta agar informasi pengiriman uang kepada dirinya pada Februari 2013 itu dicek kebenarannya. Menurut dia, katanya uang itu dititipkan lewat Kapolres Raja Ampat. "Saya telah memanggil Kapolresnya. Saya tanya, jawabannya dia tidak pernah menerima uang dari Labora untuk diberikan kepada saya," kata Tito.

Dalam catatan yang diperoleh Tempo disebutkan bahwa Kapolda Papua menerima empat kali aliran dana pada 2012, yakni Januari sebesar Rp 629.750.000, Juni Rp 225 juta, Agustus Rp 300 juta, September Rp 150 juta, dan Februari 2013 Rp 200 juta. Sedangkan Kapolres Sorong selama 2012 menerima delapan kali aliran dana, yakni Januari sebesar Rp 150 juta, Maret Rp 150 juta, April Rp 150 juta, Juni Rp 150 juta, Agustus Rp 150 juta, September Rp 150 juta, November Rp 150 juta, dan Desember Rp 200 juta.

Sebelumnya, dugaan main mata antara Aiptu Labora Sitorus dengan sejumlah petinggi kepolisian disinyalir bukan isapan jempol. Polisi pengusaha itu mengaku telah menyetor hingga Rp 10 miliar untuk memuluskan bisnis haramnya. "Ada dugaan gratifikasi," kata juru bicara keluarga Labora Sitorus, Wolter Sitanggang.

Aliran duit haram tersebut terungkap setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencium adanya kejanggalan dalam transaksi di sejumlah rekening milik Labora sepanjang 2007-2012. Selama periode tersebut, total transaksi mencapai Rp 1,5 triliun. Dalam transaksi-transaksi mencurigakan ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan, antara lain, menemukan adanya aliran dana ke sejumlah petinggi Kepolisian.

JERRY OMONA


Berita sebelumnya:
Bripka Labora : Saya Dirampok Atasan
Kayu Labora Sitorus di Sorong Juga Akan Dilelang

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

3 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

19 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya