Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. TEMPO/Suryo Wibowo.
TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta buruh dan pengusaha menghitung masing-masing besaran upah minimum kabupaten/kota 2014. "Nanti kalau mereka tidak sepakat, mari negosiasi," kata Ganjar, Selasa, 17 September 2013.
Ganjar mengingatkan agar perhitungan upah didasarkan pada kejujuran dan realitas kondisi masing-masing. Pengusaha, kata Ganjar, harus jujur menghitung berapa harga pokok produksi, keuntungan yang diambil dari penjualan, serta volume penjualannya.
Adapun buruh menghitung secara jujur besarnya nilai kebutuhan hidup layak. Ganjar menyatakan tugas pemerintah adalah memfasilitasi. "Kalau buruh-pengusaha bisa mencapai konsesus dan bisa salaman, maka akan sangat baik," kata Ganjar.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan ada dua komponen upah buruh yang cukup mahal, yakni akomodasi perumahan dan transportasi. Jika dua bidang ini bisa diselesaikan, kondisi buruh akan bisa lebih baik. Ganjar mengusulkan perusahaan membantu memberikan perumahaan kepada buruh melalui program corporate social responsibility. "Bisa kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat," katanya.
Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jawa Tengah menuntut Gubernur Jawa Tengah menetapkan upah minimum kabupaten/kota 2014 rata-rata Rp 3 juta. Aktivis KSPI, Abu Somad, menyatakan angka itu berdasarkan hasil survei terhadap 84 item barang kebutuhan hidup layak (KHL) seorang buruh lajang.
Selama ini, upah buruh di Jawa Tengah lebih murah dibandingkan dengan daerah lain. Upah buruh tertinggi di Jawa Tengah adalah di Kota Semarang sebesar Rp 1,2 juta.
