Belasan kendaraan berjalan terseok-seok meniti lumpur di Tageneri, Kabupaten Puncak Jaya Papua, Rabu (29/8). ANTARA/Iwan Adisaputra
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat meminta waktu enam bulan untuk membangun 14 ruas jalan di Papua dan Papua Barat. DPR minta agar pembangunan ini tidak melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).
"Kami ingin langsung diarahkan ke kementerian terkait," kata Agus usai rapat tertutup dengan Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 4 September 2013. Pembangunan dana ini, kata dia, berasal dari BA 99 yang merupakan kewenangan presiden.
Agus mengatakan, pembangunan jalan ini tanpa melalui UP4B karena ingin memangkas birokrasi. Jika melalui UP4B, prosesnya akan menjadi lebih lama. Menurut dia, percepatan pembangunan ini penting sehingga bisa dilakukan di luar cara-cara konvensional. "Pengawasan tetap di BPK dan BPKP," ujar dia.
Dia tak menampik akan adanya resistensi dari Organisasi Papua Merdeka terkait dengan pembangunan ini. Namun, politikus Partai Golkar ini menegaskan, resistensi ini tidak akan menyurutkan niat pemerintah dan Dewan untuk tetap membangun ruas jalan ini. "Masa berhenti kalau OPM minta berhenti," kata dia.
TNI juga mengusulkan tambahan anggaran dalam bentuk tahun jamak. Tambahan anggaran ini diperuntukkan di luar pembangunan 14 ruas jalan senilai Rp 425 miliar. Tapi, Agus tidak menyebutkan berapa nominal anggaran yang diajukan TNI-AD. "Belum, nanti," kata dia.
