Putusan Perampasan Aset Djoko Dianggap Model Baru

Reporter

Rabu, 4 September 2013 07:05 WIB

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Inspektur Jenderal Djoko Susilo saat akan mendengarkan vonis dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, jakarta, (3/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kendati Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai menjatuhkan hukuman ringan terhadap Inspektur Jenderal Djoko Susilo, Komisi Pemberantasan Korupsi tetap mengapresiasi putusan hakim terhadap perampasan aset Djoko. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menganggap konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam merampas kekayaan Djoko adalah model baru dalam sistem peradilan di Indonesia.

"Mudah-mudahan model konstruksi yang dibangun hakim menjadi model konstruksi hukum untuk penanganan kasus korupsi dan pencucian uang ke depan," ujar Bambang, Selasa malam, 3 Agustus 2013.

Konstruksi hukum yang dimaksud Bambang adalah putusan hakim yang mengintegrasikan antara undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Begitupula dengan langkah hakim yang tidak hanya menggunakan UU nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang untuk menjerat Djoko, tetapi juga menggunakan UU pencucian uang yang lebih dulu terbit yakni UU Nomor 15 Tahun 2002 dan UU Nomor 25 Tahun 2003.

Dengan menggunakan integrasi undang-undang tersebut, kata Bambang, aset Djoko yang disita KPK senilai Rp 120 miliar dalam nilai buku (NJOP) atau sekitar Rp 200 miliar dalam nilai pasaran, bisa dirampas negara secara maksimal. Meskipun ada tiga aset Djoko berupa rumah dan dua unit mobil yang dikembalikan. "Pada titik ini sangat menarik karena belum pernah ada putusan hakim dalam merampas aset melampaui nilai Rp 120 miliar," kata dia.

Namun demikian, Bambang mengatakan kasus ini akan menjadi monumental bila konstruksi hukum dibarengi dengan hukuman atau sanksi yang berat. Sayangnya hakim tidak mengakomodasi keinginan KPK untuk menjatuhkan vonis 18 tahun penjara, uang pengganti Rp 32 miliar, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Djoko Susilo. Ia menilai ketimpangan pada sisi sanksi tersebut masih bisa menjadi perdebatan.

"Tetapi kami tetap menghormati putusan itu, masih ada perjuangan lain di level banding maupun kasasi yang akan diputuskan oleh pimpinan apakah akan membawa kasus ini ke sana dalam tujuh hari," kata dia.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi

15 hari lalu

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Dapat Remisi Lebaran, Begini Kasus Korupsi Simulator SIM Jenderal Polisi

Mantan Kakorlantas Polri Djoko Susilo mendapat remisi lebaran di Lapas Sukamiskin. Berikut kilas balik kasus korupsi pengadaan simulator SIM Rp 196 M

Baca Selengkapnya

240 Narapidana Korupsi di Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Idul Fitri 2024, Ada Setya Novanto hingga Eks Kakorlantas Djoko Susilo

16 hari lalu

240 Narapidana Korupsi di Lapas Sukamiskin Dapat Remisi Idul Fitri 2024, Ada Setya Novanto hingga Eks Kakorlantas Djoko Susilo

Kalapas memastikan, tidak ada narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin yang langsung bebas atau mendapatkan remisi khusus II.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Uang Pengganti Rp 88 M dari Terpidana Kasus Simulator SIM

18 Agustus 2021

KPK Terima Uang Pengganti Rp 88 M dari Terpidana Kasus Simulator SIM

KPK telah menerima aset dan uang pengganti dari terpidana Budi Susanto dalam perkara korupsi simulator SIM.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Cerita Awal Mula Mengungkap Kasus Korupsi Besar

22 Mei 2021

Novel Baswedan Cerita Awal Mula Mengungkap Kasus Korupsi Besar

Penyidik senior KPK Novel Baswedan tak setuju disebut kerap menangani kasus korupsi besar. Ia terkadang hanya menangani kasus biasa.

Baca Selengkapnya

KPK Pastikan Akan Jalani Putusan Mahkamah Agung Soal PK Djoko Susilo

9 Mei 2021

KPK Pastikan Akan Jalani Putusan Mahkamah Agung Soal PK Djoko Susilo

KPK akan meminta salinan dan menjalani putusan Mahkamah Agung soal peninjauan kembali yang diajukan terpidana kasus korupsi Djoko Susilo.

Baca Selengkapnya

Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang

8 Mei 2021

Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.

Baca Selengkapnya

Inilah Deretan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi yang Dikabulkan MA

8 Mei 2021

Inilah Deretan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi yang Dikabulkan MA

Tak hanya Peninjauan Kembali mantan Kakorlantas Djoko Susilo yang dikabulkan MA. Ada sejumlah terpidana korupsi lainnya yang PK-nya dikabulkan

Baca Selengkapnya

PK Djoko Susilo Dikabulkan MA, Begini Perjalanan Kasus Korupsi Simulator SIM

8 Mei 2021

PK Djoko Susilo Dikabulkan MA, Begini Perjalanan Kasus Korupsi Simulator SIM

Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali (PK) mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Djoko Susilo, atas kasus korupsi simulator SIM

Baca Selengkapnya

MA Kabulkan Peninjauan Kembali Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo

8 Mei 2021

MA Kabulkan Peninjauan Kembali Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo

Pengadilan Tipikor sebelumnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Djoko Susilo. Hukuman diperberat menjadi 18 tahun saat ajukan banding.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Aset Rampasan Kasus Simulator SIM ke TNI AD

28 Juli 2020

KPK Serahkan Aset Rampasan Kasus Simulator SIM ke TNI AD

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penyerahan aset kepada TNI AD adalah sebagai upaya memaksimalkan penggunaan aset negara.

Baca Selengkapnya