TEMPO Interaktif, Jakarta: Sesepuh TNI, Ali Sadikin menyetujui bisnis TNI ditertibkan. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri peringatan hari Pahlawan yang diselenggarakan Legiun Veteran RI, Rabu (10/11) di Gedung Balai Sarbini Jakarta. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sejarah bisnis TNI tidak baik. Karena, mereka menguasai bisnis setelah mengusir Belanda. Ali menilai, TNI tidak memahami manajemen bisnis yang baik. "Bisnis-bisnis TNI itu sebaiknya dibina BUMN. Yang melaksanakan bukan militer, tergantung bagaimana departemen pertahanan mengaturnya," katanya.Mengenai posisi TNI dibawah departemen pertahanan (Dephan), Ali Sadikin menekankan, TNI harus siap untuk itu jika memang diatur undang-undang. Kewenangan TNI sendiri sebagian diatur presiden, sebagian lagi dikerahkan ke dephan. "Kalau semuanya di bawah presiden akan payah," ungkapnya. Yang jelas, katanya, jika TNI dipakai untuk tugas operasional, itu menjadi kewenangan presiden. Sedangkan dephan hanya bertugas menangani administrasi seluas-luasnya termasuk anggaran. Ali Sadikin juga mendukung pernyataan Menhan Juwono Sudarsono yang mengatakan, anggaran TNI harusnya ditambah menjadi jumlah ideal, yakni sekitar Rp 40-an triliun. Secara tegas, Ali Sadikin mengatakan, tidak menghendaki TNI ikut berpolitik. TNI, katanya, bukan politik kekuasaan. Namun, menurutnya, saat ini kehidupan tentara cenderung dipolitisasi. Sunariah - Tempo