Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berbicara dengan Menteri ESDM Jero Wacik sebelum rapat kerja terbatas dengan Presiden SBY di Jakarta, pada 7 Mei 2013. TEMPO/Subekti
"Biarkanlah hukum yang bekerja. Biar diperiksa nanti uang apa itu," kata Jero di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2013. Ia mengaku tak tahu ihwal duit tersebut. "Saya terus terang memang tidak tahu sama sekali."
Jero juga mengaku bertanya-tanya ketika KPK menemukan duit di ruangan Sekjen. "Mungkin dana operasi, kali," ujar mantan Menteri Pariwisata ini. Begitu diketahui bahwa duit yang ditemukan berbentuk dolar, ia semakin bertanya-tanya. "Tahu-tahu dibilang dolar, kan. Saya enggak tahu itu," ucap Jero. Ihwal wajar-tidaknya dana operasional di kementeriannya menggunakan dolar, Jero tak ingin berkomentar.
KPK tak percaya begitu saja dengan pernyataan Jero yang menyebut duit tersebut adalahdana operasional. "Memangnya operasional harus pakai dolar, ya?" ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat, 16 Agustus 2013, lalu.
KPK mencokok Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Selasa malam pekan lalu. Dia ditangkap dengan barang bukti uang US$ 400 ribu, US$ 90 ribu, dan Sin$ 127 ribu. Bersama Rudi, turut dibekuk pelatih golf Rudi bernama Devi Ardi yang mengantar uang US$ 400 ribu, dan Simon Gunawan, petinggi Kernel Oil Pte Ltd. KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dengan operasi tangkap tangan Guru Besar Institut Teknologi Bandung itu.
Lima ruangan di kantor SKK Migas di Wisma Mulia juga digeledah oleh KPK pada Rabu pekan lalu. Selain itu, KPK juga menggeledah ruangan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno. Dari hasil penggeledahan di deposit box Bank Mandiri milik Rudi, penyidik KPK menyita uang senilai US$ 300 ribu dan US$ 200 ribu dari ruangan Sekjen Kementerian ESDM.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
