Para Pemimpin DPR Sepakat Gelar Sidang Paripurna

Reporter

Editor

Sabtu, 6 November 2004 00:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat informal antara Ketua DPR Agung Laksono dengan para ketua fraksi yang digelar di Ruang Narcissus Room Hotel Mulia, Jumat (5/11) malam menyepakati untuk menggelar ulang sidang paripurna. Kedua kubu yang berseberangan yaitu Koalisi Kebangsan dan Koalisi Kerakyatan, sepakat untuk mengumumkan ketua dan wakil ketua semua komisi pada sidang tersebut. Bursah Zarnubi dari Partai Bintang Reformasi mengemukakan hal itu kepada wartawan disela-sela rapat. Namun, menurut dia, komposisi ketua komisi yang diharapkan diberlakukan secara proporsional oleh Koalisi Kerakyatan, masih juga belum disepakati. Selain itu, perubahan tata tertib Dewan, juga belum sepakati. Seperti banyak diberitakan media massa, konflik internal DPR berlangsung berkepanjangan. Pokok pangkalnya adalah pembagian kursi ketua dan wakil ketua komisi yang dinilai tidak proporsional oleh Koalisi Kerakyatan. Koalisi ini lalu memboikot saat Sidang Paripurna mengesahkan kelengkapan komisi-komisi itu.Sampai rapat semalam usai, kedua koalisi hanya bersepakat untuk membahas kembali masalah itu pada pertemuan serupa yang akan digelar di Hotel Mulia Minggu (7/11) malam. Abdilah Toha dari Partai Amanat Nasional terkesan tidak puas dengan hasil rapat. Saat ditemui usai rapat ia mengatakan bahwa belum ada sesuatu yang konkrit yang dicapai rapat itu. "Tidak ada tanggapan berarti dari mereka atas usulan kami," katanya.Adapun Agung Laksono menilai sebaliknya. Menurut dia, sudahh ada kemajuan dalam kompromi. "Tapi saya tidak bisa menceritakan apa yang sudah diperoleh dan apa yang belum diperoleh," ujarnya.Agung berharap apa yang telah dibicarakan pada rapat semalam tidak disiarkan ke masyrakat terlebih dahulu agat tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran yang menggangu proses ini. Namun, dia mengungkapkan, sidang paripurna rencananya akan berlangusng hari Selasa (9/11). "Agenda dalam rapat paripurna akan ditentukan oleh Badan Musyawarah DPR," ujarnya.Purnomo G Ridho/Indra Darmawan - Tempo

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

2 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

5 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

9 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya