TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah meluncurkan Situs Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) sejak 7 Desember 2012. Untuk membangun sistem guna menjalankan situs ini, Bank Dunia menyuntikan dana US$ 2 juta atau setara Rp 20 miliar. Anggaran ini ditambah Rp 350 juta tiap tahun untuk pemeliharaan.

Dana yang diperoleh Bank Dunia dari Korea Selatan tersebut siap mengalir untuk membiayai situs hingga 2014. "Kami harap pada 2015, situs ini sudah sepenuhnya diurus Kementerian Kesejahteraan Rakyat," kata Project Manager SNPK Bank Sana Jaffrey di Hotel Four Seasons, Selasa, 20 Agustus 2013.

Situs ini berisi data dan analisis tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Pada peluncuran awal, mencakup data konflik sembilan wilayah, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Jabodetabek.

Pada hari ini, situs tersebut dilengkapi data konflik empat wilayah baru, yaitu Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sembilan wilayah pertama dipilih karena dianggap lebih rawan konflik dibanding wilayah lainnya. Pembuatan situs ini membutuhkan waktu sekitar setahun.

Waktu setahun itu juga untuk proses pengumpulan data. Bank Dunia menerjunkan 13 personel untuk mengumpulkan data. Tiga orang sebagai pengontrol mutu yang bertugas memverifikasi ke lapangan. Mereka mengumpulkan data dari media lokal yang diverifikasi ke pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, data yang disajikan dalam situs ini dijamin validasinya. Deputi Menteri Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Willem Rampangilei, sedang mempertimbangkan untuk menyertakan fitur pengaduan masyarakat dalam situs tersebut.

"Kami harus lihat dulu, relevan atau tidak," kata dia. Menurut Willem, situs ini akan membantu mengeliminasi kerawanan sosial. Ia menjelaskan, seluruh konflik yang mengganggu kesejahteraan rakyat harus ditanggulangi. Situs ini menampilkan data sejak 1997.

Masyarakat dapat mengakses situs ini dengan alamat www.snpk-indonesia.com. Situs itu menjelaskan data konflik berdasarkan tahun kejadian. Selain itu, data diurutkan berdasarkan jenis kekerasan, antara lain konflik, kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan penegakan hukum.

Setidaknya ada enam indikator yang dapat dijadikan dasar. Keenam indikator tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari situs ini, yaitu berdasarkan jumlah kejadian, tewas, cedera, pemerkosaan, penculikan, dan bangunan rusak. Pengunjung situs tidak perlu memiliki akun untuk melihat data. Namun untuk mengunduh data, pengunjung wajib memiliki akun.

TRI ARTINING PUTRI

Topik Terhangat:
Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim

Baca juga:
Suap Hakim, KPK Periksa Pejabat Kota Bandung
Keterlibatan Petinggi Kernel Singapura Ditelusuri
Dada Diperiksa KPK sebagai Tersangka
Bandung Tawarkan Bantuan Hukum untuk Edi Siswadi