Komisi I Pastikan Ryamizard Tak Penuhi Panggilan Dewan

Reporter

Editor

Kamis, 4 November 2004 10:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi I DPR RI memastikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu tidak hadir memenuhi undangan Dewan. Ini lantaran, agenda fit and proper test terhadap Ryamizard yang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 hingga pukul 09.40 belum ada kejelasan. Agenda rapat Komisi I pun akhirnya hanya membahas ketidakhadiran Ryamizard. Sejak 09.00 WIB, sebagian besar anggota Komisi I sudah berada di ruangannya menunggu Ryamizard. Budhi Harsono dari Fraksi Partai Golkar mengatakan 80 persen Ryamizard akan datang. "Kalau sampai tidak datang, akan membuat preseden buruk bagi Presiden. Surat undangan kami resmi dari pimpinan DPR yang sah," katanya. Menurutnya, ketidakhadiran KSAD tersebut bisa memunculkan pandangan masyarakat yang buruk terhadap proses hubungan bertata negara antara legislatif dengan eksekutif.Budhi Harsono menambahkan, salah satu penyebab konflik ini adalah tidak adanya lagi Fraksi TNI dan Polri. Dulu, fraksi ini sebenarnya diperlukan sebagai jembatan antara legislatif dan TNI. Effendy Choirie, Wakil Ketua Komisi I, mengeluarkan pernyataan jika Jenderal Ryamizard Ryacudu tidak datang, Komisi I akan langsung menginterpelasi Presiden. Ketidakpastian kedatangan Ryamizard membuat Theo L. Sambuaga, Ketua Komisi I, memutuskan untuk mengganti agenda rapat. Rapat akan dibuka dan dilaksanakan tertutup sekitar pukul 09.50. Saat rapat berlangsung, intrupsi datang dari Yudi Chrisnandi. Anggota dari Fraksi Golkar ini meminta rapat dibuka untuk pers agar masyarakat tahu permasalahan yang terjadi. Menurutnya, masyarakat harus tahu bahwa ketidakdatangan Ryamizard adalah pelecehan terhadap pemerintah. "Kita harus mengembalikan wibawa badan legislatif," katanya. Namun, Theo tetap memutuskan bahwa rapat tertutup untuk umum, termasuk wartawan.Suliyanti--Tempo News Room

Berita terkait

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

4 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

8 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

23 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

1 hari lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya