Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris menganggap pengawasan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih rendah. Fahmi juga mengkritik kekagetan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral soal penangkapan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, sikap Kementerian itu menunjukkan rendahnya pengawasan yang diberikan pemerintah.
"Salah satu unsur kelemahan dari SKK Migas yaitu faktor dan unsur pengawasan," kata Fahmi pada saat menyambangi kantor KPK, Kamis, 15 Agustus 2013. Menurut Fahmi, SKK Migas tidak mendapatkan pengawasan internal yang seharusnya datang dari Menteri ESDM Jero Wacik. "Terbukti, Menteri ESDM kaget saat mendengar informasi penahanan Rudi. Kami lihat efektivitasnya tidak ada," kata dia.
Menurut Fahmi, unsur pengawasan pada lembaga seperti SKK Migas merupakan unsur yang penting. Pengawasan itu harus datang dari kementerian yang independen. "Bila dilakukan pengawasan secara baik, menteri yang bersangkutan bisa melihat kelemahan yang ada," dia menambahkan. Fahmi sendiri datang ke gedung KPK untuk memberikan dukungan pada penyidik lembaga antirasuah dalam mengusut kasus penyuapan Rudi Rubiandini.
