Presiden Tidak Akan Hadiri Sidang Interpelasi DPR

Reporter

Editor

Jumat, 29 Oktober 2004 16:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan tidak hadir dalam sidang interpelasi DPR soal pergantian Panglima TNI, jika sidang itu terlaksana. Menurut Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, kehadiran Presiden dalam sidang itu tidak wajib. Presiden dapat menunjuk salah satu menteri untuk mewakilinya, menjawab setiap pertanyaan DPR. Kasus seperti ini pernah terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid di-interpelasi DPR. Wahid menunjuk Baharuddin Lopa mewakilinya di DPR. ?Jadi kita memang punya tradisi, tapi ini belum diputuskan. Saya memang disuruh mempersiapkan segala sesuatunya jika interpelasi terjadi,? kata Yusril kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/10).Secara konstitusi, kata Yusril, penarikan surat pergantian Panglima TNI Endriartono Sutarto yang sebelumnya telah dikirimkan Presiden Megawati kepada DPR, tidak ada masalah. Dia beralasan, surat itu adalah surat biasa yang dapat ditarik setiap saat Presiden menghendakinya. Apalagi surat pergantian itu belum selesai dibahas DPR. ?Kalau masih dalam proses seperti itu, kapan saja Presiden dapat menariknya, baik Presiden Megawati maupun Presiden Yudhoyono. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apanya,? katanya.Yusril menjelaskan, alasan penarikan surat itu adalah masih diperlukan konsolidasi di tubuh TNI. Selain itu, Presiden juga menghendaki pergantian yang sistematis dan menyeluruh di tubuh TNI, termasuk menyangkut seluruh Kepala Staf TNI yang hampir memasuki masa pensiun. ?Presiden memang bermaksud mengganti seluruh Kepala Staf Angkatan di TNI pada saat mereka memasuki masa pensiun dalam waktu dekat, tapi nama-namanya saya belum tahu,? tambahnya.Paling tidak ada dua kemungkinan soal pergantian Panglima TNI. Pertama, Presiden mengangkat KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Kedua, Presiden mengangkat Kepala Staf baru di semua angkatan, kemudian memilih salah satunya sebagai Panglima TNI. Berdasarkan Undang-undang TNI, Panglima TNI diangkat dari salah satu kepala staf. ?Saya belum tahu, karena ini belum dibicarakan,? ujarnya saat ditanya apakah salah satu calon kuat itu adalah Wakil KSAD Letjen Joko Santoso.Sapto P?Tempo

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

3 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

7 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

21 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

22 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

22 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

23 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 hari lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya