Kapolda Bali Tak Berambisi Jadi Kapolri  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 24 Juli 2013 12:39 WIB

Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi, mengaku telah menyerahkan laporan harta kekayaan terbarunya kepada Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Rabu, 24 Juli 2013.

Arif menyebutkan nilai hartanya tak sampai puluhan miliar rupiah. Di gedung KPK, Arif yang mengenakan kemeja putih itu mengaku ditemui Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Tapi, Arif enggan menyebutkan jumlah harta yang dilaporkannya. "Ada rumah, ada tanah."

Menurut Arif, ia terakhir melaporkan hartanya saat menjabat Kepala Polda Nusa Tenggara Barat. "Tapi saya tidak ingat jumlahnya," katanya lagi. Soal isu rekening gendut, "Enggak (ada). Nanti masing-masing bertanggung jawab (atas hartanya)."

Arif mengaku tak terlalu berambisi menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal Timur Pradopo. "Saya bekerja fokus untuk Bali dulu. Banyak agenda yang harus diamankan. Ada KTT APEC pada Oktober, konferensi Bali Demokrasi Forum pada November, dan konferensi WTO pada Desember."

Sebelumnya, nama-nama calon Kepala Polisi RI sudah masuk ke kantong Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, baru Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Anang Iskandar, yang melaporkan kekayaannya. Hari ini, laporan Kapolda Bali Arif menyusul.

FEBRIANA FIRDAUS

Topik Terhangat
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor

Berita Terkait
SBY Janji Bangun Infrastruktur Warga Syiah
Setiap Singgah, Penggowes Syiah Didukung Bupati
Ngonthel Sepeda, Warga Syiah Pulang Pakai Pesawat

Bursa Calon KapolriKPK

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

4 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

16 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

17 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

23 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi