Polisi memeriksa mobil milik anggota Front Pembela Islam (FPI) yang dibakar massa setelah terjadinya bentrok antara FPI dengan warga di Kecamatan Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (18/7). ANTARA/Ediyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Kepolisian Komisaris Besar Agus Rianto mengatakan lembaganya tak berwenang membubarkan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam. Namun, kepolisian bisa memberikan rekomendasi pembubaran tersebut kepada kementerian terkait.
"Prinsipnya, sesuai undang-undang, dibolehkan adanya koordinasi," kata Agus usai konferensi pers di kantornya, Jumat, 19 Juli 2013.
Meskipun telah memberi rekomendasi pembubaran, Agus mengatakan hal itu tak menjamin suatu ormas akan langsung dibubarkan. Sebab, keputusan pembubaran itu berada sepenuhnya di kementerian terkait.
Ormas FPI kembali memicu bentrokan. Pada Kamis, 18 Juli 2013, ratusan anggota FPI berangkat ke tempat lokalisasi di Sukoharjo. Kedatangan mereka dihadang oleh warga sekitar dan akhirnya terjadi bentrokan selama sekitar 15 menit. Seorang tewas karena tertabrak sebuah mobil yang dikendarai anggota FPI.
Menurut Agus, FPI tak berhak melakukan razia. "Sesuai dengan undang-undang, selain aparatur keamanan yang ditunjuk, itu tidak dibenarkan. Kami imbau ormas tak melakukan razia," kata dia.
Agus berharap ormas yang dibentuk mendukung ketertiban, keamanan, dan situasi kondusif. Apabila tak begitu, ada lembaga-lembaga yang mengawasi, termasuk kementerian terkait dan kepolisian. "Kami akan memberikan masukan supaya ormas tersebut kembali ke tujuan dasarnya," ujar dia.
