Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memperlihatkan surat napi korupsi yang protes soal PP 99/2012 tentang pengetatan remisi dengan mengirimkan keluhan mereka ke Presiden SBY di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/7). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso menyatakan Indonesia Corruption Watch salah mengerti tindakannya merespon surat 109 narapidana koruptor ihwal Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Priyo menyatakan, surat yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya surat biasa terkait adanya aduan masyarakat.
"Sebab setiap surat keluar dari DPR harus ditandatangani pimpinan," kata Priyo, Ahad, 14 Juli 2013 malam. Dia menyatakan, surat itu dia tandatangani karena sesuai dengan bidang tugasnya yakni Wakil Ketua DPR bidang politik, hukum, dan keamanan. "ICW salah mengerti dan merespon dengan cara berlebih."
Dia meminta publik membaca dengan cermat surat yang dia kirim kepada presiden. Aduan masyarakat harus diteruskan kepada presiden dan menteri terkait untuk direspons sesuai dengan aturan perundang-undangan. "Tidak ada embel-embel apapun," kata dia.
Priyo menyatakan sebagai pimpinan DPR, dia menandatangani ratusan surat serupa dari aduan masyarakat. Termasuk, surat dari Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau konflik agraria. Menurut dia, dirinya tandatangan karena sesuai dengan tugas konstitusi. "Sekarang bola ada di tangan pemerintah mau diapakan," kata politikus Partai Golkar ini.
