Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi saat melakukan penggeledahan di Koorps lalu lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta, terkait kasus korupsi pengadaan alat simulator SIM (30/7). TEMPO/Amston Probel
Salah satu hal yang menurutnya patut dipertanyakan dalam survei itu adalah perbandingan antara responden dan jumlah anggota Polri. "Respondennya 1.000, apa mungkin bisa menilai 400 ribu orang anggota Polri," tutur Ronny.
Selain itu, jumlah 1.000 orang responden juga kurang bisa mencerminkan penilaian seluruh masyarakat Indonesia. "1.000 orang kan cuma di kota saja, padahal Polisi justru kebanyakan ada di desa," tutur Ronny.
Survey yang seperti itu kata Ronny masih mungkin dipertanyakan, apakah dilakukan dengan dasar kritik atau hanya bersifat menjelek-jelekkan.
Menurut Ronny, Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan banyak tindakan untuk memperbaiki kualitas kerja mereka. Salah satunya adalah pemecatan anggota bila terbukti melanggar aturan. " Hampir setiap tahun 300 anggota dipecat karena melanggar, itu bukti keseriusan kami."
Sebelumnya TII mengumumkan hasil survei mereka yang menempatkan lembaga kepolisian sebagai institusi terkorup di Indonesia. Survey melibatkan 114 ribu orang responden dan 1.000 diantaranya diambil sampel di Indonesia. 1.000 orang tersebut merupakan sampel dari beberapa kota, antara lain Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan dan Bandung.
