Penerima BLSM Dipotong Rp 100 Ribu

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Senin, 8 Juli 2013 18:32 WIB

Seorang warga miskin menunjukkan Rp 300 ribu seusai mengantri untuk mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) di Kantor Pos Besar Semarang, Sabtu (22/6). Kantor Pos Semarang mendistribusikan BLSM kepada 1.091 warga di tujuh kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah.(Tempo/ Budi Purwanto)

TEMPO.CO, Pekalongan - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Ngalian dan Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dipotong Rp 100 ribu dengan alasan pemerataan. "Potongan itu akan diberikan kepada keluarga miskin lain yang tidak kebagian jatah BLSM," kata Wasduri, warga Desa Palian, Kecamatan Tirto, Senin, 8 Juli 2013.

Laki-laki 40 tahun itu mengatakan, warga Desa Ngalian mengambil jatah BLSM di Pendopo Kecamatan Tirto. Pengambilan BLSM itu berlangsung sejak Sabtu 6 Juli 2013. Tiap keluarga miskin menerima jatah bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu dalam jumlah utuh, yaitu Rp 300 ribu untuk dua bulan.

Wasduri mengatakan, tiap penerima BLSM diinstruksikan untuk menyerahkan potongan Rp 100 ribu itu ke Ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. "Potongan itu dari hasil kesepakatan dalam rapat musyawarah desa." Hingga kini belum ada keluhan dari penerima BLSM yang telah dipotong jatahnya.

Camat Tirto, Budi Raharjo, mengatakan pemotongan BLSM itu dari hasil kesepakatan masyarakat dalam musyawarah tingkat desa. Pemerataan itu untuk mencegah kecemburuan sosial di kalangan penduduk. Sebab, tak semua keluarga miskin terdata sebagai penerima BLSM. “Anda bisa konfirmasi langsung kepada Sekretaris Desa masing-masing,” ujarnya kepada Tempo.

Tapi Sekretaris Desa Ngalian dan Pandanarum belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat dari Tempo belum dibalas. Telepon berkali-kali juga belum diangkat. Budi mengungkapkan, pemerintah desa kini menjadi sasaran protes penduduk. Padahal, kewenangan pendataan BLSM ada di tingkat Pemerintah Pusat. "Mereka (Pemdes) tidak tahu datanya,” kata Budi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Hari Suminto, mengaku belum tahu adanya pemotongan jatah BLSM di dua desa wilayah Kecamatan Tirto itu. "Sesuai petunjuk dari Kementerian, pantauan BLSM itu kewenangan di tingkat Desa dan Kecamatan. Kami hanya punya data dari Kantor Pos saja."

Kepala PT Pos Indonesia Cabang Pekalongan, Tarman, juga mengaku belum mendengar kabar pemotongan BLSM itu. "Mungkin itu kebijakan di tingkat desa. Kalau Kantor Pos tetap membagikan BLSM sesuai instruksi dari pusat. Tidak ada potongan," kata Tarman.

DINDA LEO LISTY

Topik Terhangat
Karya Penemu Muda
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh


Baca juga:

Sambut Ramadan, Peziarah Makam Gus Dur Meningkat

Haidar: Mari Jadikan Puasa Kita Puasa Spiritual

Menteri Agama: Ada Kemungkinan Awal Puasa Berbeda

Awal Ramadan, Gontor Tak Tunggu Pemerintah

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

52 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya