TEMPO.CO, Bandung-Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Agustiawan menyatakan radio frequency identification (RFID) tetap akan mulai dipasang pada medio Juli ini. "RFID akan dimulai di Jakarta dan akhir Juli selesai," katanya usai orasi ilmiah di Aula Barat ITB, Rabu, 3 Juli 2013.
RFID merupakan teknologi terapan Pertamina untuk memantau volume dan mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Tujuannya agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Sistem itu akan dipasang di kendaraan serta pom bensin.
Menurut Karen, sistem RFID yang akan dibereskan pertama yaitu di pom bensin seluruh Jakarta. Selanjutnya, sistem RFID di seluruh mobil dinas, seperti BUMN, pemerintah pusat, dan DKI Jakarta. "Karena mobil dinas sudah ada aturannya, pemerintah juga harus memberi contoh," katanya.
Dengan sistem itu, nantinya kendaraan dinas terlarang secara otomatis untuk mengisi BBM bersubsidi. Adapun pemasangan RFID untuk mobil pribadi, kata Karen, masih jadi tantangan khusus. "Sebab mobil ini kan bergerak, mungkin titik jeda pemasangannya di SPBU," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, rencana pemasangan RFID itu diundur dari rencana 1 Juli. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan juga mengusulkan pengunduran pemasangan RFID setelah Lebaran atau pada awal Agustus. Alasannya, pemasangan itu dikhawatirkan menimbulkan kehebohan dan merepotkan pemakai mobil.
ANWAR SISWADI
Berita terkait
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat
21 hari lalu
Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya
3 Maret 2024
Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?
Baca SelengkapnyaDefisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM
26 Februari 2024
Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.
Baca SelengkapnyaProgram Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan
24 Februari 2024
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.
Baca SelengkapnyaAnggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis
19 Februari 2024
Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak
19 Februari 2024
Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.
Baca SelengkapnyaEkonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?
Baca SelengkapnyaRamai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran
18 Februari 2024
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara soal polemik pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaPrabowo - Gibran Akan Pangkas Subsidi BBM untuk Biayai Makan Siang Gratis, Ekonom Ini Sebut Bahayanya
18 Februari 2024
Ekonom Celios Bhima Yudhistira tak sepakat program makan siang gratis Prabowo - Gibran bisa dijalankan dengan memangkas subsidi BBM.
Baca Selengkapnya