Ribuan buruh melakukan unjuk rasa menuntut Jaminan Sosial Tolak Upah Minimum di Jalan Mohammad Husni Thamrin , Jakarta, Rabu (10/4). Dalam aksi pemanasan jelang May Day tersebut, buruh menuntut revisi Pepres no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan mendesak dijalankannya jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menilai, Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja gagal. Pasalnya, tidak ada perlindungan nyata yang dilakukan Jamsostek selama 20 tahun terakhir.
"Jamsostek dinilai berhasil oleh pemerintah karena indikatornya salah," kata Presiden Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, di Hotel Sari Pan Pacific, Kamis, 30 Mei 2013.
Menurut dia, penilaian pemerintah berdasarkan indikator Badan Usaha Milik Negara dan pendapatan yang diterima. Sementara itu, pemerintah mengabaikan indikator perlindungan yang seharusnya menjadi faktor utama. "Dalam 20 tahun, hanya 14,6 persen tenaga kerja yang terlindungi," kata dia.
Karena itu dia berharap kegagalan Jamsostek jangan sampai terulang di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS di sektor kesehatan yang akan segera aktif mulai 1 Januari 2014 merupakan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. Menurut dia, pelaksanaan program ini harus diawasi oleh masyarakat agar tidak ada penyelewengan yang terjadi. "Kesehatan itu bukan hanya untuk pemilik modal," katanya.
Andi mencontohkan iuran jaminan hari tua diterima pekerja di Malaysia lebih besar namun sektor industrinya lebih bersaing. Sedangkan pekerja di Indonesia, kata Andi, menerima jumlah yang 0,25 persen lebih kecil dan angka pertumbuhan sektor industri justru lebih kecil dari Malaysia. "Ini salah jaminan sosial atau struktur investasinya?" Andi mempertanyakan.
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
7 Agustus 2022
Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tinggal Tunggu Izin Jokowi dan..
Pemerintah hingga kini masih belum memutuskan kapan dimulainya pemberlakuan kelas rawat inap standar atau KRIS pada layanan BPJS Kesehatan maupun perubahan tarif iurannya. Perubahan layanan itu akan menghapuskan sistem kelas 1, 2, dan 3 bagi peserta yang rawat inap.
