TEMPO.CO, Jakarta - Proyek pengadaan alat simulator SIM tidak pernah dibahas di Komisi Hukum dan HAM Dewan Perwakilan Rakyat RI. Menurut anggota Komisi dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Syarifuddin Suding, pembicaraan proyek ini ada di Badan Anggaran DPR.
“Karena ini penerimaan negara bukan pajak, pembahasannya langsung di Banggar,” kata Suding ketika ditemui seusai pengajian di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Rabu malam, 29 Mei 2013. Dia mengaku tidak tahu menahu mengenai proyek ini.
Suding juga enggan berkomentar mengenai empat rekannya sesama komisi yang diduga terlibat di kasus korupsi simulator. Menurut dia, Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Herman Hery, dan Desmond Juanidi Mahesa tahu proyek ini karena berada di Banggar.
“Korupsi atau tidak, tanya mereka saja,” ucap Ketua Fraksi Hanura ini. Menurut dia, posisi di Banggar rentan terhadap penyalahgunaan dana karena ada sistem yang membuka ruang untuk itu. Penyebab inilah, Suding tidak pernah bersedia duduk di Banggar sebelum sistemnya diubah.
Di Pengadilan Tipikor, panitia lelang simulator Theddy Rusmawan mengaku pernah mengantarkan empat kardus uang kepada anggota DPR. Selain Nazarudin, Teddy menyebut nama lain yakni Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin (Partai Golkar), Desmond Mahesa (Partai Gerindra), dan Herman Heri (PDI Perjuangan).
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
8 Mei 2021
Pertimbangan MA Kabulkan PK Djoko Susilo Soal Pengembalian Hasil Lelang
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Djoko merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM.
