TEMPO.CO, Yogyakarta- Riset Kemitraan tentang Indonesia Governance Index (IGI) pada 2012 menunjukkan indeks tata kelola pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat teratas dengan indeks 6,80.
Indeks tersebut bahkan melebihi dari rata-rata indeks tata kelola pemerintahan nasional nasional yang hanya 5,67. Penilaian tersebut berdasarkan dari enam prinsip meliputi: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, keadilan, dan efisiensi.
“Tapi kalau dipilah tiap prinsip mempunyai penilaian yang berbeda. Tidak semua prinsip di Yogya mempunyai penilaian di atas rata-rata nasional,” kata peneliti IGI 2012 untuk wilayah DIY, Mohammad Faried Cahyono dalam launching IGI 2012 di Hotel Grand Aston Yogyakarta, Selasa 28 Mei 2013.
Faried menjelaskan, prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas memiliki nilai di atas rata-rata nasional. Sedangkan untuk prinsip keadilan dan efisiensi berada di bawah rata-rata nilai nasional. Adapun nilai untuk prinsip partisipasi adalah 6,40 (cenderung baik), keadilan 2,90 (cenderung buruk), akuntabilitas 8,37 (baik), transparansi 7,97 (baik), efesiensi 5,19 (cukup), dan efektivitas 5,74 (cukup).
Sedangkan keenam prinsip tersebut menjadi indikator penilaian terhadap elemen birokrasi, pemerintahan, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Penerapan prinsip keadilan dan efesiensi di arena pemerintah, penerapan prinsip efisiensi pada arena birokrasi, dan penerapan prinsip efektivitas pada arena masyarakat ekonomi masih menjadi catatan.
“Kesimpulannya, hanya arena masyarakat yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata nasional untuk penerapan semua prinsip tata kelola,” kata Faried.
Peluncuran hasil riset tentang IGI 2012 ini dihadiri sejumlah aparat birokrasi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga jurnalis. Sempat muncul pertanyaan soal penilaian prinsip transparansi di DIY yang mendapatkan nilai 10 alias nilai sempurna. Beberapa peserta mengaku mereka masih sulit mendapatkan informasi secara transparan dari beberapa institusi pemerintahan di Yogya.
Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Siti Roswati Handayani menjelaskan bahwa bisa saja Yogya mendapat nilai sempurna untuk transparansi birokrasi. Soalnya, secara kelembagaan, instansi pemerintah di Yogya sudah mempunyai media online sehingga publik bisa mengakses informasi. Di setiap instansi juga sudah ada pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
Peneliti Kemitraan Lenny Hidayat menambahkan, bahwa riset IGI dilakukan di 33 provinsi di Indonesia. Peringkat kedua setelah DIY adalah Jawa Timur dengan indeks 6,42 dan disusul DKI Jakarta dengan indeks 6,33. Untuk penelitian di DIY merupakan tindak lanjut dari focus group discussion (FGD) yang digelar pada 16 Januari lalu.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Topik Terhangat:
Tarif Baru KRL | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah
Berita Terpopuler:
KPK: Hilmi Punya Banyak Informasi Soal Luthfi
Daftar Pemenang Indonesian Movie Award 2013
Ini 21 Pemain Timnas Lawan Belanda
Masjid Dibakar, Anti-Islam Merebak di Inggris
Reza Rahadian Tak Sengaja Injak Gaun BCL
Jokowi Berpeluang Jadi Calon Presiden dari PDIP
