TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan masalah pemilihan gubernur Jawa Timur di basis kekuatan warga nahdliyin itu tidak masuk dalam agenda pembahasan konferensi.
Konferensi Nahdlatul Ulama akan digelar di Pondok Pesantren Bumi Shalawat, Tulangan, Sidoarjo pada 31 Mei - 2 Juni 2013 mendatang. "Tidak ada pembahasan khusus mengenai pemilihan gubernur," kata Hasan kepada Tempo, Senin, 20 Mei 2013.
Pemilihan Gubernur Jawa Timur digelar pada 29 Agustus 2013. Tiga pasangan kandidat calon gubernur telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Ketiga pasangan ialah Soekarwo - Saifullah Yusuf, Bambang Dwi Hartono - Said Abdullah dan Khofifah Indar Parawansa - Herman Surjadi Sumawiredja.
Saifullah dan Khofifah boleh dibilang kader ideologis NU. Adapun Said juga mengklaim sebagai kader NU di Madura. Sebagai organisasi massa keagamaan dengan jumlah pengikut terbesar, para kontestan tentu akan memanfaatkan momentum tersebut untuk mencari dukungan.
Menurut KH Hasan Mutawakkil Alallah, masalah utama yang akan dibahas dalam konferensi menyangkut urusan-urusan keagamaan yang mendasar, baik kasuistis maupun tematis. Misalnya tentang undang-undang yang dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan syariat.
Hasan mencontohkan rekomendasi berupa usulan dari NU Jember agar persoalan pengurusan akta kelahiran tidak harus lewat pengadilan. Alasannya baik sistem maupun kemampuan ekonomi masyarakat belum siap. "Setelah kami usulkan ke pemerintah dan DPR, usulan itu dikabulkan," kata pengasuh Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo itu.
Hasan tak memungkiri bahwa para kandidat calon gubernur maupun wakil gubernur telah berupaya mendekati NU. Tapi Hasan memberi garis tegas bahwa ulama NU yang berkeinginan mendukung calon tertentu harus menggunakan nama pribadi, bukan memakai batang tubuh, lajnah maupun badan otonom NU. "Kami membatasi diri untuk tidak terseret ke politik praktis, politik NU adalah politik kebangsaan," kata dia.
Pengurus bagian hubungan masyarakat NU Jawa Timur, Norhadi mengatakan panitia mewaspadai calon ketua NU titipan penguasa. Salah satu cara membentengi diri dari intervensi luar, kata Norhadi, panitia menggunakan konsep ahlul halli wal 'aqdi. "Syarat menjadi ketua NU Jawa Timur akan diperketat sesuai AD/ART. Calon yang tiba-tiba muncul akan kami waspadai," kata Norhadi.
