TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hajrianto W Tohari menyatakan semua stasiun televisi seharusnya memberikan slot yang adil kepada semua partai politik. Dia menyatakan, sudah ada regulasi mengenai bagaimana kampanye partai politik di televisi.
"Yang penting sekarang aturan Komisi Penyiaran Indonesia ditegakkan," kata Hajrianto di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 7 Mei 2013. Wakil Ketua MPR ini menuturkan, slot acara di televisi tidak boleh didominasi oleh satu partai politik tertentu. Apalagi, kata dia, dominasi itu disebabkan karena pimpinan partai politik menjadi pemilik media.
Dia menyatakan, Golkar tidak memiliki stasiun televisi. Menurut, yang memiliki stasiun televisi adalah salah satu perusahaan yang dimiliki Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Selama ini kegiatan Golkar yang disiarkan TV One selalu didasarkan pada hubungan profesional. Setiap acara, kata dia, Golkar membayar jika memakai saluran televisi ini. "Kami membayar, bukan gratisan dan ini dari perspektif Golkar tidak masalah," ujarnya.
Dia menyatakan sudah ada mengenai bagaimana regulasi penyiaran. Dia menyatakan, setiap televisi memiliki kategori masing-masing, termasuk slot untuk berita bagaimana porsi dan persentasenya. Hajrianto menuturkan, setiap televisi tidak sama porsinya. "Dan ini menjadi tugas KPI menegakkan aturan," ujarnya.
Dia mengingatkan, frekuensi yang dipakai oleh stasiun televisi merupakan milik publik. Pendelegasian dan pengawasan frekuensi ini dilakukan oleh KPI. Karena itu, kata dia, frekeunsi ini seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
WAYAN AGUS PURNOMO
Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia | Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg
Berita Terpopuler
Ini Daftar Suami-Istri, Anak-Menantu Caleg
Susno Diberi Waktu Sebulan Bayar Rp 4,2 Miliar
KPK Sita Tiga Mobil Mewah Luthfi Hasan
Berita terkait
Ada Donald Trump Junior, MNC Center Kebon Sirih Dijaga Ketat
12 Agustus 2019
Kunjungan anak pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berkaitan dengan undangan bos MNC Hary Tanoesoedibjo.
Baca SelengkapnyaProyek Ambisius Lido City Jakarta Libatkan Donald Trump-Cina-MNC
13 Mei 2018
Perusahaan negara Cina, Donald Trump dan MNC group terlibat dalam rencana pembangunan proyek ambisius Lido City di Jakarta.
Baca Selengkapnya11 Bank Siap Fasilitasi Kredit Proyek Pollux Technopolis Karawang
29 Agustus 2017
Pollux Technopolis akan menjadi central business district
pertama di Karawang.
MNC Leasing Terbitkan Surat Utang Jangka Menengah Rp 100 Miliar
28 Agustus 2017
Surat utang jangka menengah milik MNC Leasing tersebut
diterbitkan dalam dua seri.
Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner
14 Agustus 2017
Hary Tanoe mengatakan proses pembebasan lahan seluas 30 ribu meter persegi di Kebon Sirih Barat bakal rampung Maret 2018.
Baca SelengkapnyaKoran Sindo Yakin Persoalan PHK Karyawan di Daerah Segera Selesai
8 Agustus 2017
Direktur Utama Koran Sindo optimistis penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja karyawan Koran Sindo di daerah segera selesai.
Baca SelengkapnyaAlasan Eks Karyawan Koran Sindo Mengadu ke Komnas HAM
7 Agustus 2017
Menurut Forum Pekerja Media, karyawan Koran Sindo yang kena PHK belum diberi pesangon sesuai dengan undang-undang.
Baca SelengkapnyaCeramah Ustaz Syam Menuai Protes, KPI Peringatkan TransTV
19 Juli 2017
KPI memberikan surat peringatan kepada TransTV untuk program acara Islam itu Indah yang dipandu penceramahnya ustad Syam.
Baca SelengkapnyaMNC Group Membantah PHK Massal Karyawan Sindo
12 Juli 2017
Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution mengatakan,
perusahaan justru tengah menambah karyawan seiring dengan
ekspansi perusahaan.
Kasus PHK, Karyawan Koran Sindo Jawa Tengah Mengadu ke Disnaker
11 Juli 2017
Karyawan melaporkan tindakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan tak sesuai aturan ketenagakerjaan.