Berkas Perkara Djoko Susilo Dilimpahkan Hari Ini

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 15 April 2013 03:16 WIB

Djoko Susilo. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO , Jakarta - Kuasa hukum tersangka korupsi simulator mengemudi Korps Lalu Lintas Polri dan tindak pidana pencucian uang Inspektur Jenderal Djoko Susilo bakal menjalani persidangan akhir bulan ini. Berkas perkara dan dakwaan Djoko, rencananya bakal dilimpahkan hari ini. "Menurut jaksa, pelimpahan berkas perkara tahap kedua dan dakwaan bakal diserahkan tanggal 15 April," ujar kuasa hukum Djoko, Tommy Sihotang, kepada Tempo, Ahad, 14 April 2013.



Menurut Tommy, persidangan bakal digelar 15 hari setelah berkas dilimpahkan. "Nanti panitera yang menentukan jadwal sidangnya, " kata Tommy. (Baca: Djoko Susilo Beli Rumah dengan Duit Dibalut Koran)

Kuasa hukum Djoko mendesak KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. "Justru kami penasaran dengan isi dakwaannya," ujar Tommy.

Tommy mengatakan, ingin segera mempelajari dakwaan jaksa KPK. Lembaga antirasuah menjerat Djoko dengan pidana korupsi dan pencucian uang, "Keduanya dalam satu dakwaan," kata Tommy.

Tim kuasa hukum mempertanyakan alasan KPK menyita sejumlah aset Djoko. "Menurut cerita Pak Djoko, ada aset yang sudah dimilikinya sejak 2000-2001 namun disita oleh KPK," kata Tommy.

Aset tersebut sudah dimiliki oleh Djoko sebelum kasus korupsi simulator pada 2010-2011. "Kalau tindak pidana pencucian uang kan harus ada pokok perkaranya. Aset yang disita KPK sebagian tidak terkait kasus," kata dia.



Sebelumnya, KPK menyatakan berkas perkara mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo sudah lengkap alias P21. Berkas tersebut bakal segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan.

SUBKHAN




Topik Terhangat
TEMPO:Sprindik KPK || Serangan Penjara Sleman || Harta Djoko Susilo || Nasib Anas

Berita Terhangat Hari Ini

UN Telat karena Rekanan Sulit Distribusikan Soal

Ujian Nasional Sebelas Provinsi Mundur Jadi Kamis

300 Polisi Jember Amankan Soal Ujian Nasional
Ujian Nasional di 11 Provinsi Ditunda

Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

19 menit lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

6 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

9 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

20 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

21 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

23 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya