TEMPO Interaktif, Malang:Wali Kota Malang, Peni Suparto, menolak mencairkan dana bantuan purnabakti atau pesangon sebesar Rp 1,575 miliar bagi 45 anggota DPRD Kota Malang masa bakti 1999-2004. Alasannya, dana pesangon tersebut masih menjadi sengketa di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. "Jika dicairkan, saya khawatir akan timbul masalah lagi. Kita tunggu hingga ada ketetapan hukum tetap," kata Peni Suparto kepada Tempo News Room di Malang, Selasa (31/8). Menurut Peni, Pemkot sudah menyediakan dana tersebut. Masing-masing anggota DPRD akan menerima Rp 35 juta. Saat ini dana tersebut tersimpan aman di kas daerah Kota Malang. Peni mengeluarkan pernyataan tersebut terkait desakan sejumlah anggota DPRD agar Pemkot segera mencairkan uang pesangon tersebut. Alasannya, uang pesangon itu sudah menjadi hak anggota DPRD Kota Malang."Kan sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2004," kata Fathol Arifin, anggota DPRD asal PKB yang terpilih kembali. Menurut Fathol, dana itu akan digunakannya untuk kepentingan konstituennya.Bido Suasono, anggota DPRD Kota Malang yang baru mengakhiri masa jabatannya mengatakan dirinya tidak akan mengambil uang pesangon tersebut karena bertentangan dengan PP 110 Tahun 2000. "Setelah selesai bertugas menjadi anggota DPRD, saya tak ingin berurusan dengan masalah hukum." Bibin Bintariadi - Tempo News Room