TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan data sandingan, Selasa (31/8). Undangan KPK ini berdasarkan laporan koalisi LSM yang menduga telah terjadi praktek korupsi sebesar Rp 600 miliar pada pemilihan legislatif yang lalu. "KPU mengambil inisiatif menyurati KPK untuk segera meminta KPU memberi data sandingan terhadap data dugaan korupsi KPU yang dilaporkan koalisi LSM," Hamid Awaluddin, salah satu anggota KPU pada wartawan, usai diterima KPK. Hamid mengakui, data yang saat ini dilaporkan kepada KPU oleh pihaknya memang ada perbedaan. Perbedaan itu, lanjut Hamid, karena koalisi LSM belum melaporkan datanya secara lengkap. "Semua mobil Kijang yang dilaporkan teman-teman koalisi LSM belum menghitung komponen AC, sehingga angkanya cukup signifikan," kata dia. Selain itu, koalisi LSM juga belum mencatat semua pengeluaran untuk pengadaan mobil Kijang tersebut, seperti pembelian tape recorder dan stiker KPU.Sikap KPK atas laporan dugaan korupsi di KPU, menurut anggota KPK Erry Riyana Hardjapamekas, akan menunggu hasil audit BPK. Sehingga, pihaknya hanya akan menganalisis data yang telah diserahkan koalisi LSM dan data KPU. "Setelah diaudit bila ada korupsi maka hal ini akan diteruskan ke KPK," katanya.Sutarto - Tempo News Room