TEMPO Interaktif, Surabaya:Dua partai politik elemen Koalisi Kebangsaan, Golkar dan PDIP menolak menandatangani kontrak politik yang dibuat oleh Masyarakat Bantuan Hukum (MBH) Jatim dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Senin (31/8) di Gedung DPRD Jawa Timur. Alasannya konsep dalam kontrak politik tak realistik, dengan menuntut anggaran pendidikan sampai 30 persen dan biaya pendidikan gratis. Konsep kontrak politik itu berisi antara lain tuntutan dewan melakukan pengawasan, evaluasi dan pengaturan yang demokratis terhadap Program Subsidi Bantuan Minimal Pendidikan Dasar (PSBMP) serta memproses bentuk-bentuk segala praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di dunia pendidikan. Serta mengevaluasi dan mereformasi segala organ birokrasi pendidikan dan sejenisnya, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Persatuan Guru Negeri (PGRI). Mereka juga menuntut ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 30 persen. Menanggapi permintaan mahasiswa dan elemen masyarakat itu Edy Wahyudi, perwakilan dari Fraksi Partai Golkar mengatakan tidak sepakat dengan konsep anggaran pendidikan sampai 30 persen dan pendidikan dasar gratis dari SD-SLTA. "Yang kita sepakati biaya pendidikan 18 persen sebesar Rp 360 miliar. Tuntutannya 30 persen dan gratis Itu tak mampu kita laksanakan. Kita-kita ini dipaksa tandatangan untuk menandatangani yang kita tak mampu," kata Edy.Karena itu Fraksi Golkar tambah Edy, meminta waktu untuk mempelajari tuntutan itu. Ia mengakui pihaknya komitmen memperjuangkan anggaran pendidikan sampai 20 persen seperti diamanatkan dalam undang-undang. "Teman-teman ini belum mempelajari APBD secara keseluruhan. Bahwa persoalan pembangunan di Jatim bukan hanya melulu pendidikan, bahwa kita komit untuk pendidikan ya, tapi tak bisa semuanya diserahkan disana," paparnya.Adi Mawardi - Tempo News Room