TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigadir Jenderal Ketut Untung Yoga Ana, mengatakan dia telah mengetahui adanya demonstrasi puluhan perwira dan polisi di jajaran Kepolisian Resor Manggarai. (Baca: Kepala Polisi Manggarai Didemo Anak Buahnya).
Dia pun langsung meminta Inspektur Pengawasan Polda (Irwasda) turun tangan menelusuri musabab unjuk rasa tersebut. "Masalahnya sedang dipelajari dan ditelusuri," kata Ketut melalui pesan pendek pada Rabu, 10 April 2013.
Dia mengatakan, tim Irwasda sedang menuju ke Kabupaten Manggarai setelah mendapat informasi adanya unjuk rasa polisi. Irwasda, kata dia, akan meneliti permasalahan tersebut. "Nanti kami tunggu laporannya," kata mantan Wakil Kepala Polda Bali ini.
Rabu pagi, puluhan polisi berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Resor Manggarai. Mereka mendemo pimpinannya sendiri, Kepala Polres Manggarai Ajun Komisaris Besar Pontjo Soediatoko. Anak buah Pontjo itu meminta sang komandan mundur.
Koordinator aksi, Edu Moen, mengatakan mereka menuntut Pontjo mundur karena sejumlah alasan, yakni akumulasi beberapa persoalan yang tak terselesaikan. "Rekan-rekan kami menyampaikan aspirasi banyak hal," kata Edu melalui pesan singkat ke Tempo.
Saat ini, kata dia, mereka akan menggelar pertemuan dengan Kapolres yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Sedangkan Pontjo tengah dalam pengamanan personel TNI dari Kodim Manggarai.
RUSMAN PARAQBUEQ
Topik terhangat:
Partai Demokrat | Agus Martowardojo | Serangan Penjara Sleman | Harta Djoko Susilo | Nasib Anas
Berita lainnya:
Tengok Cuitan Anas Urbaningrum Soal SMS
Mantan Pangdam IV: Komnas HAM Jangan Didengar
SBY: 1.000 Persen Ibu Ani Tak Terlibat Hambalang
Dirut MRT Irit Bicara, Ahok: Bagus Dong!
'SBY Tak Percaya Orang Lain Selain Dirinya Sendiri'
Berita terkait
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
15 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
2 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya