TEMPO Interaktif, Jakarta:Otonomi khusus di Provinsi Papua dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Hanya sebagiannya saja yang sudah. Mungkin birokrat dan DPRD-nya, kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto menjawab Tempo News Room di ruang kerjanya, Rabu (8/1). Hal ini diungkapkannya seiring kabar akan adanya evaluasi dalam kunjungan Menteri Dalam Negeri ke pulau Cendrawasih itu dalam waktu dekat. Indikasi belum tercapainya kesejahteraan itu, kata Oentarto, menjadi alasan pengecekan pihak Depdagri ke Papua. Menurut dia, ada tiga komponen yang bisa dijadikan tolok ukur kesejahteraan, yakni tingkat pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Rakyat masih sami mawon (sama seperti sebelum otonomi khusus), tukasnya. Ia juga mempertanyakan kecenderungan kembalinya sentralisasi di propinsi kaya minyak itu. Pasalnya, dalam dana otonomi khusus dibagi 60 persen dana untuk provinsi dan 40 persen untuk kabupaten dan kota. Jadi kesejahteraannya mana ? cetusnya. Karenanya, sebagai acuan, Oentarto mengaku mengambil dugaan positif. Misalnya saja, provinsi mendapat uang lebih karena akan membangun proyek jalan lintas kabupaten. Kendati demikian, ia juga tidak mengesampingkan prasangka negatif dalam melihat pelaksanaan otonomi khusus Papua. Kemungkinan para pejabat menggunakan momentum otonomi untuk menyalagunakan kewenangan, juga terbuka. Karena itu perlu pengawasan dan ditengok,jelasnya. Departemen Keuangan telah menyalurkan dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua sebesar Rp 207,34 miliar untuk triwulan pertama, atau 15 persen dari total dana senilai Rp 1,382 triliun pada 2002. Kemudian pada triwulan kedua, Depkeu juga menyalurkan dana ke Provinsi Papua sebesar 30 persen. Pada triwulan ketiga (Juli) disalurkan sebesar 40 persen dan berikutnya pada triwulan keempat (Oktober), ditetapkan lagi sebesar 15 persen. Penyaluran dana ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 47 KMK 07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, 21 Februari. Alokasi dana itu dihitung berdasarkan persentase yang besarnya setara dua persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional setiap tahun. Dalam APBN 2002, DAU nasional Rp 69,144 triliun. Dana otonomi khusus disalurkan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. Selain DOK, Provinsi Papua juga mendapatkan dana perimbangan, yang terdiri dari DAU, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus. (Sri Wahyuni-Tempo News Room)