Menurut Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, lembaganya tidak hanya menyetor nama pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, tetapi juga nama calo dan perusahaan. "Jumlahnya ada sekitar 100 nama," kata Febri di gedung KPK, Senin, 8 April 2013.
Sedangkan dari pihak Kementerian Pendidikan, tutur Febri, nama-nama yang disetorkan adalah pejabat teras yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Pihak-pihak inilah yang berkaitan dengan anggaran kurikulum pendidikan 2013.
Namun, Febri enggan menjawab apakah yang disetorkan adalah anggota Panitia Kerja dan Komisi Pendidikan DPR serta pejabat teras di Badan Penelitian dan Pengembangan juga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Febri, pembahasan anggaran pendidikan kurikulum yang akan diputuskan pada 9 April 2013 rawan dibarter. Tahapan ini sangat kritis dan berpotensi membuka transaksi "dagang sapi" mengingat Kementerian Pendidikan dikejar tenggat waktu penerapan kurikulum 2013 pada Juli mendatang.
Untuk itulah, kata Febri, ICW dan KPK sepakat untuk memantau pengambilan keputusan besok. "Tidak hanya itu, ICW dan KPK juga akan memantau pengadaan buku dan pelatihan guru untuk implementasi kurikulum 2013," tutur Febri
Kurikulum pendidikan 2013 bakal diterapkan pada ajaran 2013/2014. Anggaran kurikulum 2013 mencapai Rp 2,491 triliun. Penggunaan anggaran terbesar digunakan antara lain untuk penggandaan buku sebanyak 72,8 juta eksemplar, yakni Rp 1,2 triliun, dan pelatihan guru Rp 1,09 triliun.
Harga satuan buku, termasuk untuk pencetakan dan pengiriman untuk jenjang SD sekitar Rp 7.000-8.000. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA Rp 17-20 ribu. Sementara anggaran pelatihan guru mencapai Rp 1,09 triliun untuk 690 guru.
