TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengatur pidana bagi lajang yang berzina dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Pidana (RUU KUHP) yang diusulkan mereka. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksamana mengatakan permasalahan ini diusulkan karena mengadopsi nilai yang ada di masyarakat.
Ganjar menjelaskan, tak ada agama yang dianut masyarakat yang mengizinkan lajang untuk berzina. "Hanya sekte yang memperbolehkan zina, tapi sekte sendiri dilarang," katanya dalam diskusi Mengupas RUU KUHP dan RUU KUHAP di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa, 2 April 2013.
Dalam KUHP yang berlaku saat ini, lanjut dia, zina yang dipidanakan memang hanya bagi orang yang telah memiliki pasangan. Sebab, beleid peninggalan Belanda itu mengacu pada aturan Barat. "Hukum Barat menghargai individualisme, maka yang diatur hanya yang sudah menjadi milik orang lain," ujar dia.
Namun di Indonesia kondisinya berbeda. Di sini, zina tak dianggap sebagai urusan individu. Buktinya, tak ada orang yang mengumumkan bahwa dirinya telah berzina. "Karena kita sadar ini salah," ujar dia.
Hal yang sama dikemukakan oleh praktisi hukum Chandra M. Hamzah. Menurut dia, KUHP mengacu pada aturan Kristen, sehingga hukuman diberlakukan hanya bagi orang berzina yang telah menikah karena dinilai melanggar janji pernikahan.
Namun melihat norma yang dianut masyarakat Indonesia, maka soal zina lajang ini ditambahkan. Alasan lainnya, ini untuk mengatur perilaku masyarakat yang semakin menurun. "Semakin banyak ketentuan pidana, menunjukkan semangat semakin menurun," kata dia.
