TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat ekonomi Drajat Wibowo mengajukan gugatan balik atas tersangka pembobol BNI senilai Rp 1,7 triliun, Adrian Waworuntu, Senin (23/8). Perkaranya fitnah, prasangka palsu dan perbuatan tidak menyenangkan. Menurut Drajat, Adrian sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, fitnah dan prasangka palsu atas pengaduannya karena telah mencemarkan nama baik pengusaha Gramarindo Group itu. Padahal, kata Drajat, tidak ada penyebutan nama Adrian darinya yang dikutip pemberitaan Koran Tempo 14 Januari 2004 lalu di halaman 5 yang berjudul "BNI Pangkas Otoritas Kepala Cabang."Sebelumnya pukul 10.15 WIB, Drajat yang didampingi kuasa hukumnya Luckas Budiono menyampaikan masukan dan laporan dalam bentuk surat mengenai ketidakcermatan aparat kepolisian dalam menerima laporan dan pemikiran mengenai pengembangan bagi kontrol kepolisian. Kepada wartawan ia membacakan bahwa sesuai Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 23 salah satu bunyi sumpah anggota Kepolisian RI adalah: Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan saya.Dalam pasal itu, Drajat menekankan kalimat ketidakcermatan, karena aparat kepolisian jika tidak cermat akan menghancurkan penegakan hukum, pihak yang tidak bersalah dijatuhi hukuman, sedangkan pihak yang sebenarnya bersalah malah bebas dari hukuman.Salah satu contoh ketidakcermatan itu adalah penetapan dirinya sebagai tersangka dalam tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik oleh pelapor Adrian Waworuntu. Adrian sendiri adalah tersangka kasus BNI.Siang ini, setelah melaporkan gugatan balik Drajat memenuhi panggilan sebagai tersangka. "Hari ini saya dipanggil sebagai tersangka dalam kasus pengaduan pencemaran nama baik oleh Adrian Waworuntu yang dilaporkan pada 3 Februari 2004 lalu," kata dia.Pada kesempatan itu, dirinya juga mempertanyakan, apakah pada tanggal 3 Februari 2004 itu Adrian masih menjadi tahanan Polri. Jika iya, bagaimanakah caranya, sehingga yang bersangkutan dapat memasukkan laporan dengan nopol: LP/39/II/2004/SIAGA I pada 3 Februari 2004 lalu. Apakah mungkin yang bersangkutan keluar dari tahanan untuk memasukkan laporang tersebut? Jika iya, apakah prosedurnya, siapa yang memberikan izin, dan berapa lama izin diberikan.Lukas mengatakan, pihaknya memberikan laporan balik, terhadap laporan yang dianggap tidak benar. "Bahwa klien saya merasa dirugikan sebagai profesional yang biasa bekerja dengan data, informasi dan analisa yang akurat," kata dia. Martha Warta - Tempo News Room