Jenderal Polisi Tajir, Hartanya Dinilai Tak Wajar  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 22 Maret 2013 10:07 WIB

Sebuah bangunan yang sudah tidak terawat berdiri di atas kolam di lahan milik Djoko Susilo yang disita oleh KPK di Desa Kumpay, Subang, Jawa Barat, (19/3). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, menilai tidak wajar harta kekayaan para jenderal polisi. Hal itu terkait temuan lahan di Desa Kumpay dan Cirangkong di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang dimiliki oleh tersangka kasus dugaan korupsi simulator Inspektur Jenderal Djoko Susilo, yang juga disinyalir dimiliki oleh enam jenderal polisi aktif.

“Tidak logis karena dipertanyakan sumber kekayaannya dari mana sampai bisa memiliki fasilitas seperti itu,” ujar Oce saat dihubungi, Jumat, 22 Maret 2013. Menurut dia, ketidakwajaran itu hendaknya dijadikan sebagai pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelisik sumber kekayaan para jenderal itu.

Upaya untuk mengetahui sumber kekayaan para jenderal, menurut Oce, dapat dilakukan dengan meneliti proyek apa saja yang ada di kepolisian. “Harus dilihat baik proyek yang besar atau kecil,” katanya. Selanjutnya, diteliti apakah proyek yang dilaksanakan bermasalah atau tidak.

Oce mengatakan, temuan proyek yang bermasalah bisa memudahkan KPK untuk melihat adanya indikasi korupsi. “Ini bisa jadi salah satu bukti untuk mengetahui tindakan korupsi,” ujarnya.

Namun, menurut dia, KPK juga harus berfokus pada aliran dana dari sumber lain. “Jenderal yang tidak melaksanakan proyek juga patut dicurigai,” ujar Oce.

Ia mengatakan, pejabat kepolisian yang tidak mengerjakan proyek bisa jadi menerima aliran dana ilegal dari sumber lain. “Mungkin saja setoran atau gratifikasi dari pihak swasta yang menggunakan jasa polisi untuk keamanan,” ucap Oce.

Dia menegaskan, berapa pun besar-kecilnya dana yang diterima, pejabat negara harus melaporannya ke KPK. “Ini sudah mempengaruhi kewenangannya sebagai pejabat.”

Lahan ke enam jenderal polisi itu terletak berdampingan dengan lahan milik Djoko. Para perwira tinggi itu membeli tanah seharga Rp 5.000-7.000 per meternya. Salah satu lahan yang dimiliki perwira itu memiliki luas 25 hektare, yang ditanami pohon jati.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terpopuler lainnya:

Mengapa Ibas Laporkan Yulianis ke Polisi

Enam Pernyataan Soal Ibas dan Yulianis

Ibas Siap Diperiksa, Ini Jawaban KPK

Daftar Pasal Kontroversial di Rancangan KUHP

Rahasia Model Brasil Langsing Usai Melahirkan

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

11 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

12 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

21 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya