GPK Demo Deklarasi Koalisi Kebangsaan Jatim

Reporter

Editor

Minggu, 22 Agustus 2004 14:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 30 anak muda yang menamakan diri Gerakan Penyelamat Ka?bah (GPK) Jawa Timur melakukan unjuk rasa di sela-sela persiapan Deklarasi Koalisi Kebangsaan Jawa Timur. Mereka menyatakan penolakan atas keputusan elit PPP bergabung dengan tiga partai lain untuk mendukung pasangan Mega-Hasyim pada pemilihan presiden putaran kedua. Menurut mereka, keikutsertaan PPP dalam Koalisi Kebangsaan di Grand Melia Hotel Jakarta,19 Agustus lalu merupakan kelanjutan dari persekongkolan elit partai di arena Rakernas PPP. Dalam pernyataan sikapnya berjudul Bersama, Bersatu Kita Menggugat, sebagai kader PPP, GPK menyatakan sikapnya mengutuk praktek politik dagang sapi yang dilakukan oleh DPP PPP dengan cara apapun, termasuk koalisi kebangsaan. Menurut Ketua GPK Markus Alfirdaus, dukungan pada Mega-Hasyim merupakan pengkhianatan terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan total dan menolak status quo. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral elit partai, GPK menuntut Hamzah Haz segera turun dari jabatan Ketua Umum DPP PPP melalui mekanisme Muktamar Luar Biasa (MLB)."Dalam koalisi kebangsaan, PPP hanya mementingkan kepentingan sesaat berupa jabatan dan uang, serta menafikan kepentingan jangka panjang partai sebagaimana disuarakan oleh lapisan akar rumput," tambah Markus.Sebaliknya, sebagai bentuk manifestasi politik GPK, mereka menyerahkan aspirasi politik kepada pasangan SBY-JK yang diyakini dapat membawa angin perubahan bagi masa depan demokrasi di tanah air. "Pasangan SBY-JK lebih capable untuk memimpin bangsa ini," jelas Sekretaris G-PK Taufik Hidayat kepada Tempo News Room di sela-sela long march di Jl. A Yani, Surabaya. Aksi itu sengaja dilakukan di depan Grha Beringin, Kantor DPP Partai Golkar Jatim, saat Akbar Tanjung tengah mengumpulkan kader Partai Golkar se-Jatim sebagai persiapan Deklarasi Koalisi Kebangsaan Jatim yang dijadwalkan berlangsung Minggu (22/8) mulai pukul 14.00 WIB di Hotel Hyatt, Surabaya.Pada aksi yang dimulai dari depan kampus IAIN Sunan Ampel itu, GPK membawa berbagai poster antara lain berbunyi ?Suara Rakyat Nyaris Tak Terdengar?, ?Hamzah Haz, Kembalilah ke Jalan yang Benar atau Mati Saja?, ?Hamzah Haz Raja Politik Bunglon?, ?MLB adalah Kemenangan PPP?, dan ?Tolak Politik Dagang Sapi?. Namun, mereka gagal masuk ke halaman Grha Beringin dan harus puas berorasi di sepanjang Jl. A Yani, ke arah luar kota Surabaya.Agus Raharjo - Tempo News Room

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

7 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

48 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

51 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

51 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

51 hari lalu

PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

52 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

1 Maret 2024

Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.

Baca Selengkapnya

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

1 Maret 2024

Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

28 Februari 2024

Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

20 Februari 2024

Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.

Baca Selengkapnya