TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Walhi, Jatam, ICEL, ELSAM, Kontras dan Papal mendesak Mabes Polri untuk segera menetapkan pihak eksekutif PT Newmont Minahasa Raya (NMR) sebagai tersangka pencemaran di Teluk Buyat. "Kami dukung keputusan Polri untuk menutup PT NMR dan harus segera ada pemeriksaan terhadap perusahaan atas tindak pidana lingkungan," ujar Direktur Eksekutif Walhi, Longgena Ginting. Dengan adanya dugaan tindak pidana lingkungan ini, maka untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, menurut Longgena, Polri harus sudah menetapkan tersangka. Longgena menyatakan tindak pidana ini dilakukan oleh sebuah perusahaan sehingga termasuk dalam tindak pidana korporasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Sebelumnya, berdasarkan hasil penyelidikan Laboratoriun Forensik Mabes Polri ditemukan bahwa pencemaran di perairan Teluk Buyat telah melebihi ambang batas. Selain itu, kajian dari beberapa hasil penelitian, antara lain Pusar Peda-KLH tahun 2003 dan Dr. Evan Ediner dari University of Newfoundland, Kanada tahun 2003 diduga PT NMR merupakan penyebab utama pencemaran di Teluk Buyat. Hal ini, karena pembuangan tailing oleh NMR merupakan sumber lepasan logam berat terbesar di Teluk Buyat. Menurut Longgena, Mabes Polri juga harus segera melakukan koordinasi dengan menteri terkait, antara lain Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, dan Menteri Kesehatan. Namun, upaya koordinasi dengan kementerian terkait tersebut jangan menjadi alasan untuk memperlambat upaya penyelidikan. "Skema yang telah dibentuk oleh KLH akan memakan waktu cukup lama, yaitu hingga tiga bulan," kata Longgena. Menurut Direktur Eksekutif ICEL, Indro Sugianto, tim terpadu yang dibentuk KLH harus diarahkan untuk memperkuat hasil penyidikan Polri. "Sejauh ini, posisi tim terpadu yang dibentuk KLH belum jelas," ujarnya. Tentang tanggung jawab dalam masalah sosial, ekonomi maupun lingkungan yang harus diemban PT NMR hingga saat ini tidak jelas, karena tidak diatur dalam kontrak karya. "Begitu operasi tambang selesai mereka tinggal selama lima minggu, setelah itu pergi begitu saja," ungkap Longgena. Padahal, operasi tambang seperti yang dilakukan PT NMR meninggalkan sumber pencemaran yang sangat membahayakan. "Siapa yang akan tanggung jawab bila terjadi pencemaran yang meluas," tambahnya. Untuk itu seluruh kontrak karya tambang yang telah ada, menurut Longgena, harus diamandemen.Mawar Kusuma - Tempo News Room