Mural antikorupsi di kawasan Senayan, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta -Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, mengatakan Indonesia merupakan negara tercanggih dalam hal korupsi. Indonesia punya cara korupsi yang tak dimiliki negara lainnya.
"Contohnya makelar kasus dan joki napi, itu hanya ada di sini," katanya dalam seminar Pembangunan Akuntabilitas Partai Politik: Menaklukan Korupsi, di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2013.
Deputi Penelitian dan Basis Data Penelitian dan Pelatihan Ekonomika Bisnis itu menjelaskan korupsi yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh sistem dan lebih bersifat struktural. Akibatnya, masyarakat pun terdorong untuk melakukan korupsi.
"Dalam sistem struktural, sistem yang berlaku memberikan insentif lebih tinggi untuk melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum," dia menjelaskan.
Rimawan mencontohkan, dalam perekrutan pegawai negeri sipil, calon harus mengeluarkan biaya pelicin agar diterima. Mereka rela mengeluarkan duit ratusan juta rupiah karena nantinya akan diberi gaji tetap tanpa ada ketakutan dipecat. "PNS tidak bisa dipecat, bahkan setelah mati istrinya dapat transfer gaji selama dia masih hidup," kata dia.
Hasilnya, untuk menutup modal awal yang telah mereka keluarkan, para PNS ini pun mengolah otak agar uang yang mereka keluarkan itu bisa kembali. "Mereka menganggapnya sebagai return investement," ujar dia.
Demikian pula yang terjadi di Badan Anggaran DPR. Anggota Banggar seringkali menggunakan alasan optimalisasi anggaran untuk menambah pengeluaran. Maksimalisasi anggaran ini dilakukan dengan mengubah-ubah asumsi makro. "Hasilnya jadi Hambalang, Wisma Atlet," ucap dia. (Baca juga: 5 masalah hambat pemberantasan korupsi)
