TEMPO Interaktif, Jakarta: Walau Amandemen Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan 20 persen anggaran untuk pendidikan, baru enam persen -sekitar Rp. 22 triliun- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004/2005 yang diserap bidang pendidikan. "Saat ini, kondisi keungan negara belum memungkinkan untuk mewujudkan 20 persen anggaran itu," kata Menteri Pendidikan Nasional, A. Malik Fadjar di Jakarta, Selasa (17/8).Menurut Mendiknas, Komisi VI Bidang Pendidikan dan Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat masih mencoba menyepakati pencapaian 20 persen anggaran hingga 2009. "Pencapaian itu akan dilaksanakan lewat peningkatan secara bertahap setiap tahun. Tahun ini misalnya, enam persen itu merupakan peningkatan 12 persen dari anggaran 2003/2004 yang besarnya 4,09 persen," katanya.Tahun ini, kebutuhan biaya pendidikan paling mendesak adalah penuntasan program Wajib Belajar sembilan tahun. Tapi, program yang seharusnya tuntas pada 2004, itu menjadi mundur sampai 2008. "Untuk mewujudkannya, kami harap program ini dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah daerah," kata Mendiknas.Ada kendala yang menurut Mendiknas, menjadi perhatian serius. Di satu sisi, peserta didik dan masyarakat menuntut peningkatan mutu pendidikan. Tapi di sisi lain, tenaga pendidik membutuhkan kesejahteraan yang lebih baik.Rina Rachmawati - Tempo News Room