TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini (16/8), memvonis mantan Kepala Bidang Pelayanan Luar Negeri Bank BNI Kebayoran Baru, Edy Santoso, 52 tahun, terdakwa korupsi Bank BNI Cabang Kebayoran Baru melalui 37 kredit ekspor berjaminan (Letter of Credit atau L/C) fiktif dengan penjara seumur hidup. Hukuman yang diterima Edy Santosa sama dengan tuntutan jaksa.Sedangkan mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru, Koesadiyuwono, 50 tahun, dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Vonis untuk Koesadiyuwono ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yaitu 17 tahun. Majelis hakim yang diketuai Soedarto memutuskan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan korupsi. Tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara itu melanggar pasal 2 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut hakim, perbuatan korupsi itu dijalankan kedua terdakwa secara sadar, sengaja, dan bekerja sama selama periode waktu Desember 2002 hingga Juli 2003. "Jadi penyimpangan itu berlangsung hampir satu tahun," imbuh Soedarto lugas. Hakim juga menilai, berdasarkan fakta selama sidang, dua terdakwa bersepakat menyetujui pencairan dokumen L/C itu, kendati keduanya telah menyadari ada penyimpangan. "Soal penyimpangan L/C jelas tercantum dalam worksheet (rangkuman kerja) yang dibuat Asisten Bidang Luar Negeri dan Penyelia," papar Soedarto. Penyimpangan tersebut, terang hakim, dibuktikan dari tidak adanya kegiatan ekspor dari perusahaan yang mengajukan kredit. Selain itu, perusahaan yang mengekspor tersebut juga merupakan nasabah baru BNI dan tidak tergolong reguler buyer (biasa mengajukan kredit dan membayarnya dengan lancar). Penyimpangan juga terjadi karena bank penerbit L/C (Opening Bank) di luar negeri bukan bank koresponden BNI serta tidak adanya akseptasi (persetujuan) dari Issuing Bank (bank yang meneliti keabsahan dokumen L/C). Hakim menerangkan, di samping telah terjadi penyimpangan terhadap prosedur pencairan L/C seperti diatur dalam buku pedoman BNI, dokumen wesel ekspor juga terbukti fiktif. "Setelah dicek di lapangan ternyata alamat perusahaan-perusahaan itu fiktif," tambah Soedarto.Soedarto menambahkan, perbuatan terdakwa yang begitu mudah memberikan fasilitas ekspor kepada perusahaan Gramarindo Group pun tergolong sangat ironis. "Sementara realitasnya, masyarakat sangat sulit dapat kredit dari bank," ungkap Soedarto tegas. Gramarindo Group yang dimaksud terdiri atas delapan perusahaan, PT Gramarindo Mega Indonesia, PT Metrantara, PT Bhinekatama Pacific, PT Trirano Charaka Pacific, PT Basso Masindo, PT Magnetique Usaha Esa, PT Feri Masterindo, PT Pan Kifros. Sebagian dari direktur utama perusahaan tersebut juga menjadi terdakwa dalam berkas sidang terpisah. Erma Yulihastin - Tempo News Room